Figur Pemimpin PBNU Harus Kuasai Tradisi dan Strategi Politik

PROFIL PENULIS

Yusuf Mars

Kandidat Doktor Sejarah Peradaban Islam UNUSIA, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Gresik (USG), Founder Lembaga Kajian Strategis Islam Nusantara & Asia Tenggara

TRIBUNNERS - Menjelang Muktamar NU ke-35, aroma politik mulai terasa kuat di tubuh Nahdlatul Ulama. 

Forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tidak lagi sekadar bicara soal program keumatan atau regenerasi kepemimpinan, tetapi juga menyangkut arah politik nasional menuju 2029.

Dalam setiap Muktamar NU, selalu ada pertarungan pengaruh. Ada pertarungan kultural, pertarungan jaringan pesantren, hingga pertarungan kepentingan politik nasional. Sebab, siapa yang menguasai PBNU, akan memiliki pengaruh besar terhadap jutaan warga Nahdliyin di seluruh Indonesia.

Di tengah dinamika itu, nama Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menjadi salah satu figur yang paling relevan untuk dibaca.

Banyak yang bertanya, mengapa Gus Muhaimin? Jawabannya sederhana: karena NU saat ini tidak hanya membutuhkan ulama, tetapi juga membutuhkan operator politik kebangsaan.

Baca juga: Cirebon Raya Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Muktamar ke-35 PBNU, Ini Alasannya

NU hari ini sedang menghadapi tantangan besar. Arus politik identitas semakin keras. Polarisasi sosial meningkat. Sementara kekuatan Islam moderat perlahan mulai kehilangan dominasi narasi di ruang publik digital. 

Dalam situasi seperti ini, NU membutuhkan figur yang bukan hanya paham tradisi pesantren, tetapi juga mengerti bagaimana kekuasaan bekerja. Dan Gus Muhaimin memiliki pengalaman itu. Ia lahir dari kultur Nahdliyin. Tumbuh dalam tradisi pesantren. Tetapi pada saat yang sama, ia matang dalam pertarungan politik nasional. Tidak banyak tokoh NU yang memiliki kombinasi keduanya secara kuat.

PBNU ke depan tidak cukup hanya dipimpin figur simbolik. Organisasi sebesar NU membutuhkan pemimpin yang mampu membaca arah negara, mengonsolidasikan kekuatan politik warga Nahdliyin, sekaligus menjaga posisi tawar NU di tengah perebutan kekuasaan nasional. Di sinilah Gus Muhaimin memiliki nilai lebih.

Selama ini, banyak elite NU memiliki kekuatan moral, tetapi lemah dalam konsolidasi politik nasional. Sebaliknya, ada juga tokoh politik yang kuat secara elektoral, tetapi tidak memiliki akar kultural di pesantren. Gus Muhaimin berada di titik tengah: memiliki akar tradisi NU sekaligus jaringan politik nasional yang mapan.

Realitas politik Indonesia juga menunjukkan satu fakta penting: PBNU selalu menjadi jalur strategis menuju panggung kekuasaan nasional. 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI setelah memimpin PBNU. Kiai Ma'ruf Amin menjadi Wakil Presiden setelah menduduki posisi tertinggi syuriah NU.

Artinya, PBNU bukan sekadar organisasi keagamaan. PBNU adalah pusat legitimasi sosial-politik Nahdliyin.

Karena itu, Muktamar NU ke-35 tidak bisa dibaca polos sebagai forum organisasi biasa. Di belakangnya ada pertarungan pengaruh menuju Pilpres 2029. Ada perebutan legitimasi moral umat Islam tradisional. Ada upaya menguasai basis politik Nahdliyin yang selama ini menjadi salah satu faktor penentu dalam politik nasional.

Dalam konteks itu, Gus Muhaimin memiliki keunggulan yang sulit diabaikan. Ia memahami cara kerja politik elektoral, menguasai jaringan kekuasaan, dan memiliki kedekatan emosional dengan kultur NU.