Oesman Sapta Putuskan Sepihak Munaslub Kadin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Oesman Sapta Odang dinilai telah memaksakan keputusan Munaslub Kadin dalam rapat Dewan Pertimbangan yang digelar siang ini. Seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin menolak usulan Munaslub.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DIY, Sukamto mengatakan Rapat Dewan Pertimbangan Kadin yang berlangsung siang ini ia nilai tidak mewakili seluruh aspirasi anggota Dewan Pertimbangan Kadin maupun Kadin Daerah dan Asosiasi. Sukamto menilai seharusnya kalau memang usulan Munaslub akan direalisasikan, keputusan itu datang dari minimal 2/3 Kadin Daerah se-Indonesia dan 2/3 Asosiasi se-Indonesia, bukan diputuskan oleh Dewan Pertimbangan.

"Rapat ini pun tidak dihadiri seluruh 30 anggota Dewan Pertimbangan dan 30 anggota Dewan Pertimbangan Daerah. Hanya dihadiri sekitar 30 orang saja,” ujar Ketua Sukamto usai rapat Dewan Pertimbangan Kadin di hotel Manhattan, Kamis (14/3/2013).

Sukamto sebagai salah satu peserta rapat tersebut melihat, keputusan Dewan Pertimbangan untuk menggelar Munaslub agak janggal karena tidak melalui mekanisme yang seharusnya. “Munaslub memang bisa dilaksanakan, namun tentunya harus melalui tata cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan ujug-ujug memutuskan akan dilakukan Munaslub tanpa dukungan Kadin Daerah dan Asosiasi,” jelas Sukamto.

Usulan Munaslub memang hanya didukung oleh 9 Kadin Daerah atau hanya sekitar 29% dari total jumlah Kadin Daerah yang sebanyak 31 Kadin Daerah. Forum-forum asosiasi besar seperti REI, Apindo, API, Gapmmi juga menyatakan menolak usulan Munaslub.

Keempat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin yaitu Sofjan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, semuanya menolak usulan Munaslub dan berseberangan posisi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang yang selalu memfasilitasi usulan Munaslub.

Baik keempat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, 22 Kadin Daerah dan asosiasi-asosiasi besar menolak usulan Munaslub dengan alasan, aksi kudeta semacam itu akan memberikan dampak negatif bagi keutuhan organisasi KADIN sebagai wadah dunia usaha. KADIN sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional selayaknya bersatu dan tidak terpecah belah.

Sempat beredar rumor bahwa Oesman Sapta memfasilitasi usulan Munaslub agar dirinya dapat mencalonkan menjadi Ketua Umum Kadin menggantikan Suryo Bambang Sulisto yang saat ini menjabat. Namun Oesman Sapta membantah kabar tersebut.“Saya tidak bersedia dicalonkan. Saya anggota Dewan Pertimbangan,” tegas Oesman Sapta beberapa waktu lalu.

Ketika ditanya soal isu Munaslub ini, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku tidak terlalu mengambil pusing, karena fokus KADIN saat ini adalah merealisasikan program reformasi KADIN untuk terciptanya organisasi yang profesional, sehingga agenda utama mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional bisa dikedepankan.

"Fokus kami bukan mengurus hal-hal yang seperti ini, kami mengedepankan agenda utama kami yaitu program reformasi KADIN untuk menciptakan organisasi KADIN yang profesional dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Anindya Bakrie.