Anggaran ODA Jepang Semakin Menurun
Anggaran ODA di mana Indonesia dan Tiongkok penerima terbesar selama ini, terus menurun hingga kini sejak krisis ekonomi 1997.
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Laporan Koresponden Tribunnews.com di Tokyo, Richard Susilo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Anggaran ODA (Overseas Development Assistance) di mana Indonesia dan Tiongkok penerima terbesar selama ini, terus menurun hingga kini sejak krisis ekonomi 1997. Kini hanya 550,2 miliar yen.
Tim ahli ODA dari Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA) yang dipimpin Taizo Yakushiji, profesor Keio University, Kamis (26/6/2014) melaporkan hasil revisi ODA kepada Menteri Luar Negeri Fumio Kishida.
Laporan tersebut mengusulkan agar melakukan peninjauan kembali kepada ODA Charter (Piagam ODA) dan empat hal utama menjadi isi dari laporan tersebut.
Pertama, memfokuskan penguatan pengembangan dan konsolidasi demokrasi khususnya dalam kaitan stabilitas dan keamanan komunitas internasional seperti kemampuan keamanan di laut.
Poin pertama ini memperlihatkan keprihatinan Jepang akan gangguan laut yang selama ini dilakukan kapal perang laut China dekat kepulauan Senkaku.
Kedua, mengenai keinginan perdamaian dalam arti kebijakan non militer. Tidak boleh dikeluarkan secara keseluruhan karena keprihatinan militer, apabila melakukan dukungan untuk tujuan non-militer.
Hal yang ketiga mengenai dukungan dan ekspansi ODA kepada negara-negara berpenghasilan menengah sampai kepada negara yang telah "lulus" ODA sekali pun.
"Melihat kesimpulan bagian ini tak lepas dari perhatian Jepang kepada negara Indonesia yang dianggap saat ini telah "lulus" ODA," ungkap sumber Tribunnews.com di pemerintahan Jepang, Jumat (27/6/2014).
Hal keempat mengenai kolaborasi dengan operasi perdamaian dunia (PKO) yang dilakukan oleh PBB untuk kepentingan kalangan sipil.
Kebijakan ODA telah berlangsung selama 60 tahun oleh Jepang. Piagam ODA telah direvisi tahun 2003 khususnya mengenai penghindaran terhadap konflik internasional dan penggunaan militer.
Dengan petunjuk yang baru itu, pemerintah Jepang masih boleh memberikan petunjuk teknis tidak terkait militer pada kegiatan terkait PBB, masih diperbolehkan pengiriman barang bukan persenjataan kepada pasukan perdamaian dan bantuan lain untuk kemanusiaan dan perdamaian.
Indonesia sendiri mendapatkan empat kapal laut dari Jepang untuk membantu mengamankan semenanjung Malaka, terhadap bajak laut yang semakin banyak akhir-alhir ini.
