Presiden Baru Amerika
Trump Larang Pengungsi ke AS, Mantan Menlu AS Siap Daftar Sebagai Muslim
AS harus tetap terbuka bagi masyarakat dan pengungsi apapun latar belakang kepercayaannya.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Mantan Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright mengatakan dirinya siap mendaftar diri sebagai muslim.
Hal itu dikatakannya sebagai respons terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang pengungsi untuk masuk wilayah AS.
Mantan menteri luar negeri pada masa pemerintahan mantan Presiden AS Bill Clinton itu kembali menyuarakan kritiknya terhadap Trump.
Menurut Madeleine Albright, kebijakan Trump itu tidak sesuai dengan prinsip yang diwakili Patung Liberty, yang menjadi simbol kebebasan AS.
Ia juga berpendapat, AS harus tetap terbuka bagi masyarakat dan pengungsi apapun latar belakang kepercayaannya.
Karena itu, Madeleine Albright mengatakan dirinya siap mendaftarkan diri sebagai muslim, demi solidaritas terhadap pengungsi-pengungsi muslim yang dibatasi keberadaannya di AS.
"Saya tumbuh di lingkungan keluarga Katolik, menganut Kristen Episkopal, sebelum akhirnya mengetahui ternyata keluarga saya adalah Yahudi," cuit Madeleine Albright.
"Kini, saya siap untuk mendaftarkan diri sebagai muslim untuk solidaritas," katanya.
Sebelumnya, puluhan ribu warga AS beramai-ramai pernah bersepakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai muslim untuk sensus.
Hal itu dilakukan atas solidaritas terhadap muslim AS, yang menurut mereka didiskriminasi oleh kebijakan baru Trump.
Puluhan ribu warga AS memprotes kebijakan Donald Trump yang diusungnya semasa kampanye, yaitu membuat database kependudukan tersendiri untuk muslim AS.
Tujuannya agar warga muslim di AS dapat lebih dipantau pergerakannya.
Hal itu dikritik warga AS, terutama muslim, karena itu tandanya pemerintah sudah memberikan prasangka buruk terhadap golongan agama tertentu.
Puluhan ribu warga AS tersebut kemudian berencana untuk menyertakan data kependudukannya dalam database itu sebagai muslim.
Sedangkan, Rabu (25/1/2017), telah menandatangani perintah eksekutif terkait pembatasan imigran ke AS.
Perintah eksekutif tersebut akan melarang sementara pengungsi dan menangguhkan visa imigran dari sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika. (Fox News/The Guardian)
