Perusahaan IT Jepang Tuntut Pemerintah Karena Merasa Didiskrimasikan Soal Nama

Satu-satunya alasan mengapa orang Jepang tidak dapat memilih nama keluarga hanya ketika mereka menikah

Perusahaan IT Jepang Tuntut Pemerintah Karena Merasa Didiskrimasikan Soal Nama
Mainichi
Yoshihisa Aono (46) Presiden perusahaan IT Jepang Cybozu, Inc. (kiri) melihat pengacaranya, Sakka Tomoshi, menjelaskan kepada wartawan pagi ini (9/1/2018) 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pertama kali pemerintah dituntut perusahaan IT Jepang dan tiga penuntut lainnya karena merasa disiskriminasikan soal nama keluarga, dianggap UU Perdata yang ada melanggar Konstitusi.

"Satu-satunya alasan mengapa orang Jepang tidak dapat memilih nama keluarga hanya ketika mereka menikah adalah hasil dari pengabaian negara untuk membuat peraturan baru. Penggugat mengubah nama belakang dengan penghilangan legislatif. Penggugat jadi menderita sakit mental," papar pengacara Yoshihisa Aono (46) Presiden perusahaan IT Jepang Cybozu, Inc., Sakka Tomoshi,Seasa ini (9/1/2018).

Gara-gara UU Perdata inilah membuat Jepang jadi lemah di bidang ekonomi.

"Ketika saya menjadi penggugat, tidak hanya pria dan wanita yang bermasalah, tidak hanya dari tekanan mental, tapi juga dari sudut pandang rasionalitas ekonomi, kerugian Jepang, saya pikir ini merugikan Jepang sendiri, Inilah hal-hal yang sedang terjadi ingin saya sampaikan saat ini," Ungkap Aono.

Penuntut Aono merasa dirugikan karena saham pakai nama isterinya (semula wara China dengan nama Xiduan) berubah nama Jepang menggunakan nama Aono juga, membuat pemegang saham lain bingung dan komplain ke Aono sang CEO.

UU Perdata Jepang tidak membolehkan orang asing mengganti nama keluarga dengan nama keluarga dari suami atau isterinya.

Apabila menikah harus menggunakan nama keluarga lain bersama-sama. Tapi hal ini tidak bermasalah bila terjadi pada suami isteri yang sama-sama warga Jepang, biasanya nama keluarga isteri berubah menjadi nama keluarga suami.

"Kami bersikeras bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 14 dan 24 Konstitusi Jepang yang menetapkan atau memperkenankan persamaan hak di bawah hukum," tekan pengacara itu lagi.

Tuntutan Aono dan para penuntut lain adalah pemerintah ganti rugi masing-maisng 500.000 yen atas pelanggaran Konstitusi tersbeut yang dianggap juga melakukan diskriminasi kepada orang asing.

Tanggal 15 Desember tahun lalu Mahkamah Agung memutuskan bahwa nama pasangan sipil tersebut sebagai sesuai konstitusi. Namun lima dari 15 hakim, termasuk tiga hakim wanita, menyatakan pandangan mereka bahwa mereka telah melanggar Konstitusi.

Sementara keputusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa "bagaimana institusi seharusnya hadir" ternyata harus didiskusikan di Majelis Nasional (parlemen) selama dua tahun terakhir argumen tersebut belum diajukan sama sekali ke dalam Diet.

Oleh karena itu kasus tuntutan nama keluarga berbeda antara pasangan Jepang dan orang asing ini adalah yang pertama kali di Jepang dan kali ini bukan lagi diskusi antar hakim mengenai konstusi tetapi sudah muncul tuntutan nyata dari warga Jepang, sangat menarik.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help