7.782 Penghuni Ratusan Rumah di Jepang 'Dipaksa' Pindah Gara-gara Pelanggaran Hukum Leo Palace 21

7.782 penghuni 641 rumah diminta Leo Palace 21 untuk pindah segera sambil memperbaiki kembali rumah penghuni tersebut.

7.782 Penghuni Ratusan Rumah di Jepang 'Dipaksa' Pindah Gara-gara Pelanggaran Hukum Leo Palace 21
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Kantor Pusat Leo Palace 21 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perusahaan properti besar di Jepang, Leo Palace 21 mengakui pelanggaran hukum atas pembuatan rumah dan atau bangunan yang dilakukannya, sehingga terpaksa meminta 7.782 penghuni 641 rumah untuk pindah segera sambil memperbaiki kembali rumah penghuni tersebut.

"Kami minta maaf atas kejadian ini dan akan memperbaiki semua properti yang masih belum benar," ungkap Eisei Miyama, Presiden Leo Palace 21, Kamis (7/2/2019).

Kesalahan terjadi karena tiap properti dilakukan masing-masing kontraktor pembangunan rumah yang berbeda-beda.

Namun seorang pemilik rumah bernama Maeda mengungkapkan hal lain.

"Saya menanyakan langsung kepada pimpinan Leo Palace 21 dan mereka menyalahkan bawahannya. Terasa sekali tak ada perasaan bersalah para pemimpin Leo Palace 21 tersebut," kata Maeda.

Baca: Cerita Rizal Ramli Bikin Gerakan Anti Kebodohan Sepulang dari Jepang

Tidak sedikit penghuni merasa keberatan karena mendadak diminta pindah walaupun semua uang pindahan dibayarkan Leo Palace 21.

"Komarimasu (benar-bebar nyusahin) ini. Bukan soal uang tapi pindah rumah itu kan mengubah kehidupan kita semua. Tidak gampang lo," ungkap seorang penghuni rumah yang dibangun Leo Palace 21 di Tokyo kepada Tribunnews.com, Jumat (8/2/2019).

Baca: Putra Kiai Maruf Amin: Abah Hilang Sebelum Pengumuman

Penelitian properti dilakukan Leo Palace 21 ke 33 perfektur di Jepang dan menemukan 1.324 bangunan rumah melanggar hukum Jepang.

Bukan hanya struktur anti api pada atap rumah tidak dilakukan pada semua propertinya, tetapi masih ada bagian rumah yang melanggar ketentuan pembangunan rumah yang ditentukan pemerintah Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved