Kamis, 6 November 2025

Pilgub DKI Jakarta

Mendagri: Waspadai KTP Palsu Jelang Pilkada

Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 mewaspadai beredarnya KTP Elektronik palsu

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Sanusi
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Warga tengah melakukan proses pembuatan e KTP di Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015). Proses pembuatan e-KTP ditargetkat bakal kelar pada akhir Desember 2015. KTP non elektronik atau KTP reguler pun tidak berlaku lagi mulai awal Januari 2016. Warta Kota/angga bhagya nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 mewaspadai beredarnya KTP Elektronik palsu jelang pemungutan suara pada 15 Februari nanti.

"Info di medsos beredar soal KTP elektronik palsu dengan 1 orang dengan foto sama identitas berbeda. Ini untuk kejar jumlah dukungan," kata Tjahjo lewat pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Dia menjelaskan, ini merupakan modus yang biasa terulang. Umumnya saat muncul pasangan calon kepala daerah independen. Namun ia menegaskan kalau semua KTP elektronik ini palsu dan sudah mulai dideteksi Dukcapil Kemendagri.

Tjahjo menilai KTP elektronik yang beredar tersebut sebenarnya bukan kepemilikan oknum yang data dirinya tercantum di kolom KTP.

Data tersebut merupakan milik orang lain, hanya ditempel foto orang yang sama di fisik KTP itu.

"Info tim monitoring Pilkada Kemendagri dari Ditjen Dukcapil menjelaskan ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain," tambah Tjahjo.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh juga menegaskan jika KTP elektronik tersebut palsu, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan NIK dengan SIAK. Lalu konsolidasi dengan dinas dukcapil.

"Dalam 2 menit, langsung terjawab semua. Kalau pilkada orang memang cari dukungan dengan modus seperti ini, dan ini bukanlah produk Dukcapil," ujar dia.

Zudan jg menjelaskan kalau pihak Dukcapil Kemendagri sudah berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait kesiapan Kemendagri antisipasi hal ini. Ia juga berharap, KPU bisa gunakan 'card reader' untuk mendeteksi penyalahgunaan data KTP elektronik ini.

"Bisa gunakan Pilkada DKI ini sebagai pilot project," kata Zudan.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved