Bantah Terima Uang Pelicin, Ahok: Saya Paling Keras Menolak e-KTP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah dirinya menerima uang pelicin dalam pembahasan proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Ahok ketika duduk di Komisi II DPR RI mengaku paling keras menolak tanda pengenal elektronik itu.

"Enggak ada (Tidak tahu). Saya paling keras menolak e-KTP, saya bilang pakai aja bank pembangunan daerah semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/2017).

Baca: Ahok: Aku Nggak Mau Komentar Soal Temuan Kuli Kabel, Nanti Lebay Lagi

Ahok tidak tahu soal beredarnya sejumlah nama yang menerima fee proyek e-KTP lewat pesan singkat.

"Enggak tahu saya. Itu Cuma daftar terima e-KTP atau daftar anggota Komisi II? Masukin daftar situ kan bisa saja. Yang mau bagiin bikin daftar terima apa enggak?" Kata Ahok.

Sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar saat itu, Ahok menyarankan untuk melibatkan bank pembangunan daerah dalam pembuatan KTP.

Baca: Ahok Terima Warga dan Tandatangani Perjanjian Sehari Sebelum Cuti Kampanye Putaran Dua

Karena perekaman data di bank lebih baik daripada yang lain.

"Saya bilang ngapain habisi Rp 5-6 triliun. Lebih baik, kalau kamu ingin ke Bandung, misalnya, daftar aja di Kota Bandung. Lapor saja ke Bank Jawa Barat. Jadi kayak kartu mahasiswa," kata Ahok.

Menurutnya, orang yang sudah masuk dalam rentang umur untuk mendapatkan KTP pasti punya rekening bank.

Sehingga pemerintah bisa mengarahkan pengelolaan keuangan negara dengan sistem non tunai.

Baca: Masinton Sebut Ketua KPK Sampaikan Early Warning Soal Kasus e-KTP

"Kalau semua orang dewasa punya ATM, terus pemutakhiran? Ngapain menghabiskan duit pemutakhiran orang, tiap hari lahir beranak ada kok," kata Ahok.