DPRD Berniat Bentuk Pansus MRT, Ahok: Mau Bangun Jakarta Atau Ngerjain Gue ?
"Kalau sekarang anggota dewan (DPRD DKI) yang menghalangi itu, kamu mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gue (saya)?"
Penulis:
Wahyu Aji
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara soal niatan DPRD DKI Jakarta yang akan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
DPRD DKI Jakarta menilai pemindahan depo Mass Rapid Transit (MRT) di Kampung Bandan, Jakarta Utara ke Ancol Timur, Jakarta Utara, tidak masuk akal.
Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya akan menggulirkan pansus terkait perpindahan depo MRT tersebut.
"Kalau sekarang anggota dewan (DPRD DKI) yang menghalangi itu, kamu mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gue (saya)?" kata Ahok kepada wartawan di mal kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).
Baca: Ahok-Djarot Ubah Strategi Kampanye di Putaran Dua Pilkada DKI
Ahok menjelaskan, tidak ada pilihan lain untuk pembuatan depo MRT fase 2 selain memindahkan ke Ancol Timur.
Hal tersebut karena tanah PT KAI yang ingin dijadikan depo MRT disebutnya bermasalah.
"Kalau kamu nggak setuju, mau pasang dimana (depo MRT-nya). Kalau di Kampung Bandan, lahan punya PT KAI nggak beres bagaimana. Dia (PT KAI) kerjasama dengan swasta bagaimana," kata Ahok.
Sebelumnya, niatan DPRD DKI membentuk pansus karena PT KAI tidak jadi memberikan tanah milik mereka di Kampung Bandan menjadi stasiun dan depo MRT.
"Kami akan buat pansus. Kenapa buat pansus? Karena, ini kan mengubah desain," kata Taufik usai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), Pendanaan Proyek MRT Jakarta Fase I dan II, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017).
"Pertanyaannya sederhana. Dulu, bagaimana bikin desainnya? Masa sembarang. Tiba-tiba dari Kampung Bandan terus diperpanjang lagi ke Ancol Timur," tambahnya.
Baca: Ahok Berpesan Agar Sisa Uang Kampanye Dibelikan Bus TransJakarta
Dengan alasan, Kampung Bandan tidak ada lahan menurut Taufik hal tersebut tidak rasional.
"Ketika membuat kajian kan, yang di butuhkan lahan Kampung Bandan pasti terkaji dong. Ini besar lho tambahan biayanya sebesar Rp 11 triliun lebih dan ditanggung APBD DKI," katanya.
