Massa Desak KPK Tangkap Walikota Palu

Puluhan orang dari Indonesia KPK Watch menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPK, Jakarta, Selasa (21/7/2010)

Massa Desak KPK Tangkap Walikota Palu
Kompas.com
Ilustrasi tahanan KPK
Laporan wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan orang dari Indonesia KPK Watch menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPK, Jakarta, Rabu (21/7/2010). Massa mendesak KPK memeriksa dan menangkap Walikota Palu, Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, terkait dugaan korupsi dana APBD Rp 86.85 miliar.

"Tangkap, tahan dan diadili Rusdy Mastura sebagai Walikota Palu atas penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 86,85 miliar," ujar Koordinator Indonesia KPK Watch, Agus.

Agus menjelaskan, bahwa laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan belum disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN/PPh) Pemkot Palu sebesar Rp 2,75 miliar per 31 Desember 2009 ke kas negara. Dari temuan itu diduga terjadi penyalahgunaan pajak.

Menurutnya, pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Palu telah berulangkali meminta Pemkot memberikan buku APBD. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi.

Agus melihat Bendahara Pemkot terkesan mengabaikan permintaan itu. Bahkan Ketua KPPP, Des A Rumodor, tutup mulut saat ditanya tindaklanjut permintaan buku APBD tersebut.

Dugaan pelanggaran juga disebabkan, temuan BPK 2009, bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang PPN/PPh sebesar Rp 60,98 juta untuk kepentingan pribadi pada Laporan Keuangan (LK) Pemkot 2009.

Dugaan penyimpangan juga tercium dari kasus Mall Tatura yang mengucurkan penyertaan modal Rp37,85 miliar dari Pemkot Palu kepada perusahaan pengelola mall, PT Citra Nuansa Elok. "Penyertaan modal itu tidak didukung bukti kepemilikan saham, sehingga jumlah temuan LK selama 2009 mencapai Rp 86,85 miliar," urainya.

Aksi unjuk rasa ini mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian. Usai puas berorasi selama sekitar satu jam, massa membubarkan diri dengan rapih.

Dalam laporan ke KPK, saat menjabat Ketua DPRD Palu, harta kekayaan Rusdy per 1 September 2003, hanya berupa tanah seluas 462 m2, di Kota Palu, senilai Rp22.176.000.

Pada awal menjabat Walikota, Rusdy kembali menyerahkan laporan kekayaannya ke KPK, pertanggal 25 Juli 2005.

Dalam laporan saat itu, total harta kekayaan suami Vera Lomas itu hanya meningkat sedikit menjadi Rp 34.558.920. Terdiri dari tanah senilai Rp22.176.000, mobil Suzuki Rp120 juta, motor Honda Karisma Rp10 juta, hutang Rp240 juta.

Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan harta kekayaan Rusdy terbaru yang tercatat di mesin TBN Pojok Korupsi, Kantor KPK.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: inject by pe77ow
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help