Dapat Banyak Pengaduan Blangko Kosong, Dirjen Dukcapil Menyamar Jadi Pemohon KTP Elektronik

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Maraknya pengaduan masyarakat terkait kosongnya blangko KTP elektronik menyita perhatian Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

Berdasarkan laporan tersebut membuat ‎Zudan turun langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di daerah untuk memeriksa ketersediaan blangko KTP elektronik.

Baca: Pria Ini Pura-pura Jadi Polisi Untuk Peras Korban dan Pengedar Narkoba

"Kemarin saya sidak ke kota Cirebon, saya menyamar sebagai pemohon. Receptionist di sana mengatakan 'Pak, Bapak di sini rekam paling banter dapat surat keterangan'. Saya tanya alasannya mengapa dia ngomong begitu," kata Zudan di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9/2017)..

‎Zudan pun sangat kaget saat mendengar jawaban si receptionist terkait proses perekaman KTP elektronik.

Menurutnya, jawaban si receptionist‎ tersebut tidak masuk akal.

"Dia bilang 'Ya blangko sudah sejak setahun blangkonya habis'. Dia bilang blangko kosong karena ada kasus korupsi, padahal itu tidak ada kaitannya," tuturnya.

Baca: Polisi Sesalkan Penyelenggara Seminar di Gedung YLBHI Tidak Turuti Keinginan Aparat

‎Ternyata setelah dirinya mengecek secara langsung, bahwa masih ada tersisi 23 ribu blangko di lokasi yang ia sidak.

Padahal menurutnya, Kemendagri terus melakukan pengadaan blangko.

‎Tak hanya di Cirebon, saat ia mengunjungi Kabupaten Gianyar pun turut mendapat jawaban yang sama yakni blangko habis saat hendak melakukan perekaman KTP elektronik.

Dirinya di Gianyar menanyakan secara langsung ke receptionist hingga petugas verifikasi terkait ketersediaan blangko.

"Padahal di sana masih ada tersedia 1.500 blangko," ujarnya.

Zudan memastikan bahwa blangko untuk pembuatan KTP elektronik di seluruh Indonesia dalam kategori cukup.