Ketua KPK Sebut UU Tipikor di Indonesia Jomplang Dibanding Singapura
Agus menjelaskan, salah satu ketentuan UNCAC yang harus segera diratifikasi ke dalam UU, yakni soal penindakan korupsi di sektor privat.
Penulis:
Wahyu Aji
Editor:
Ferdinand Waskita
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, Indonesia perlu meratifikasi seluruh ketentuan yang ada di dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC).
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi ketentuan UNCAC ke dalam UU Nomor 7/2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003 sebagaimana yang dilakukan oleh Singapura.
Baca: Komisioner KPK: Musuhnya Keenakan Kalau Kita Semua Berantem
"Hampir semua negara yang bisa menjadi contoh hari ini UU Tipikornya sedikit berbeda dengan kita. Di banding Singapura yang sudah match semua, kita masih jomplang masih terlalu jauh," kata Agus dalam rapat gabungan antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/10/2017).
Agus menjelaskan, salah satu ketentuan UNCAC yang harus segera diratifikasi ke dalam UU, yakni soal penindakan korupsi di sektor privat.
Dikatakan Agus, ketentuan itu menjadi penting karena diklaim akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.
Agus menambahkan, penindakan di sektor privat dapat merubah banyak kebiasaan bisnis di Indonesia yang saat ini sebenarnya melanggar ketentuan, seperti memberi uang pelicin atau uang kemanan kepada Ormas.
Baca: Tiga Saksi Kasus Suap Bupati Rita Tidak Penuhi Panggilan KPK
"Ini yang sebetulnya akan memberikan koridor bagi bangsa ini dalam kehidupannya sehari-hari," katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi harus melihat review UNCAC yang dilakukan lima tahun sekali.
Dalam review periode pertama memperlihatkan UU Tipikor Indonesia masih kurang baik.
Review UNCAC menyebut, Indonesia belum mengatur korupsi di sektor korporasi, perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, perampasan aset, hingga pelayanan publik.
"Tantangannya banyak. Seperti yang dikatakan Pak Agus, UU Tipikor kita dianggap masih kurang baik," kata Laode.
