Fahri Hamzah Pesan MKD Dalami Kemungkinan Tekanan Politik Dalam Kasus Setya Novanto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang diketuai Sufmi Dasco Ahmad tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/11/2017).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pertemuan tersebut ingin menggali pandangan tersangka kasus dugaan pengadaan e-KTP Setya Novanto.

Baca: Minta Sidang Praperadilan Ditunda, Pengacara Setya Novanto Sebut KPK Sengaja Ulur Waktu

"Bermakna untuk mengetahui pandangan dari Pak Setya Novanto tentang apa yang dia hadapi," kata Fahri saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Fahri berpesan kepada MKD untuk mendalami sejumlah hal.

Baca: Setelah Bertemu Jokowi, DPD 1 Golkar Akan Temui Jusuf Kalla

Di antaranya soal kemungkinan tekanan politis dalam kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Misalnya apakah Setya Novanto mendapatkan tekanan-tekanan dan negosiasi oleh elite politik atau penegak hukum tertentu, sebaiknya itu didalami juga. Sebab kasus Setya Novanto ini kental politiknya," kata Fahri.

Menurutnya, jika dilihat dari sisi hukum lemah menjadikan kembali Setya Novanto sebagai tersangka.

Baca: Dedi Mulyadi Beberkan Hasil Pembicaraan DPD 1 Golkar Dengan Jokowi

"Sudah terbukti dibebaskan oleh praperadilan yang lalu dan kemungkinan akan bebas di praperadilan yang akan datang, nuansa politiknya justru harus terungkap. MKD dalam hal ini harus mengungkap motif politik di balik kasus ini," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengamini KPK memfasilitasi pemeriksaan MKD terhadap Setya Novanto, tersangka kasus korupsi e-KTP.

Baca: Andi Narogong Akhirnya Ungkap Soal Pertemuan Dengan Setya Novanto Bahas Proyek e-KTP

Pemeriksaan ini sebelumnya diawali dengan surat dari dikirimkan MKD ke KPK.