SKPI: Penolakan Terhadap Ustaz Abdul Somad di Bali Ciderai Pancasila

Laporan wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penolakan safari dakwah Ustad Abdul Somad di Pulau Dewata, Bali, oleh ormas setempat, mendapat kecaman keras sejumlah kalangan.

Penolakan tersebut justru mencederai nilai-nilai Pancasila dan dapat merusak kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Tindakan tersebut sangat menyakiti hati umat Islam, dan menciderai ke-bhinekaan yang ada di Indonesia," kata Ketua Umum Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI), Farhan Hasan dalam acara kajian rutin di SKPI Center, di Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).

Baca: Wasekjen Golkar: Supaya Resmi Penunjukan Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Harus Lewat Pleno

Farhan menyayangkan tindakan yang dilakukan sejumlah ormas di Bali terhadap tokoh agama Islam Ustadz Abdul Somad.

Menurutnya, tak sepatutnya tokoh agama diperlakukan seperti itu.

Baca: Perlawanan Wanita Muda Terhadap Dua Penjambret Buat Seorang Pelakunya Babak Belur Dihajar Warga

"Bayangkan, seorang tokoh agama diperlakukan seperti itu? Ada ancaman, fitnah dan beliau mengisi acara diundang oleh Kodam Udayana. Mana mungkin Kodam mengundang seseorang untuk memecah-belah NKRI. Kami pemuda Islam Indonesia, tidak terima," katanya.

Farhan juga menyoroti apa yang disampaikan anggota DPD Bali Arya Wedakarna.

Menurutnya, kecurigaan yang disampaikan melalui ruang terbuka di tengah isu kedatangan Ustadz Abdul Somad justru akan memecah belah persatuan.

Baca: Dikira Pencuri Mobil, Setelah Jadi Korban Amuk Massa Ternyata Orang Alami Gangguan Jiwa

"Kami meminta aparat hukum menindak tegas tindakan-tindakan yang menyebabkan hal-hal intoleran tersebut dan persekusi semacam itu beserta aktor intelektualnya, karena akan memicu konflik horizontal," katanya.

"Jangan bicara mayoritas-minoritas, harusnya oknum ormas tersebut menyadari, Indonesia dengan mayoritas Muslim terbesar, dan mereka selama ini bisa hidup dengan nyaman, tanpa terganggu hak-hak ibadahnya," tambahnya.

Baca: Prabowo Soenirman Bela Kebijakan Sandiaga Tak Mau Unggah Lagi Lagi Video Rapim ke Youtube