Pengurus Golkar di Bawah Kepemimpinan Airlangga Harus Bersih Dari Orang yang Tersangkut Kasus E-KTP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar di bawah kepemimpin Airlangga Hartarto harus mampu dicitrakan sebagai partai yang bersih.

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan memperbaiki citra suatu partai politik amat sulit, daripada membangun image baru dari sebuah partai politik baru.

Baca: Panitia Munaslub Pastikan Tidak Ada Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar

Secara konseptual, citra kurang baik sulit diubah karena sudah melekat di masyarakat.

Tampilnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menjadi titik permulaan yang sangat baik membangun Golkar "baru" dengan branding baru yaitu, Golkar Bersih.

"Sebagai branding baru, yaitu Golkar "bersih", kepegurusan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto harus mampu memulihkan citra Golkar yang kurang baik selama ini," katanya.

Baca: Aziz Syamsuddin Serahkan Soal Jabatan Ketua DPR Kepada Airlangga Hartarto

Sebab, sudah jamak elit partai ini terlibat tindak pidana korupsi.

Terakhir, Ketua Umumnya, Setya Novanto berstatus tahanan di KPK karena diduga kuat terlibat korupsi proyek E-KTP.

Karena itu, membangun kembali kepercayaan publik terhadap Golkar harus diawali dari rekam jejak para elit partai yang duduk di jajaran susunan pengurus yang dibentuk pada Munaslub yang diselenggarakan pekan depan di Jakarta.

Paling tidak ada enam hal yang harus diperhatikan untuk melihat rekam jejak para pengurus Golkar ke depan.

Baca: Istri Setya Novanto Nangis di Persidangan, Netizen Malah Gagal Fokus pada Jam Tangan Mewahnya

Pertama, kepengurusan bebas dari nama yang pernah disebut terkait tindak pidana korupsi, termasuk dengan kasus E-KTP.

Kedua, kepengurusan tidak melibatkan mereka yang memainkan atau berada di dua kutub komunikasi politik yang berbeda.