Mahfud MD: Indonesia Punya SDA dan SDM Bermutu Tapi Sayang tidak Didayagunakan Secara Maksimal

Mahfud MD mengungkapkan sebenarnya Indonesia punya modal cukup untuk sejahtera tetapi sayangnya SDA yang ada tidak didayagunakan dengan baik.

Mahfud MD: Indonesia Punya SDA dan SDM Bermutu Tapi Sayang tidak Didayagunakan Secara Maksimal
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011, Prof Dr Mohammad Mahfud MD bersama para pelajar dan warga Indonesia di Nagoya, Senin (15/1/2018) malam. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, NAGOYA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011, Prof Dr Mohammad Mahfud MD mengungkapkan sebenarnya Indonesia punya modal cukup untuk sejahtera tetapi sayangnya sumber daya alam (SDA) yang ada tidak didayagunakan dengan baik.

"Indonesia mempunyai SDA yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup bermutu untuk menjamin hidup layak rakyatnya," kata Mahfud kepada Tribunnews.com, Selasa (16/1/2018).

Sayangnya, menurut Mahfud SDA maupun SDM itu tidak didayagunakan secara maksimal.

"Lebih dari 85 persen SDA kita di bidang tambang misalnya, dikelola oleh perusahaan asing. Sedangkan SDM kita yang bekerja di pemerintahan banyak yang telah bekerja secara koruptif," kata Mahfud MD.

Baca: Pria Tiga Anak Berperilaku Seks Menyimpang Sejak SMA Setelah Jadi Korban Temannya

Mahfud juga menyampaikan hal serupa di depan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Nagoya Jepang dalam pertemuan, Selasa (15/1/2018) malam.

"Sebenarnya bangsa kita punya modal SDM dan SDA yang cukup untuk membangun kesejahteraan. Tapi korupsi oleh SDM yang menduduki posisi penting dan mengelola birokrasi di Indonesia menggila dan menggurita, sehingga SDA yang melimpah itu tidak bisa dinikmati oleh rakyat," kata Mahfud.

Korupsi di Indonesia, kata Mahfud merupakan penyakit ganas yang menimbulkan penderitaan rakyat.

Melalui reformasi pada tahun 1998 sebenarnya Indonesia sudah memilih jalan yang benar untuk memberantas korupsi, yakni, membenahi sistem demokrasi.

"Tapi demokrasi hanya berlangsung sekitar empat tahun, setelah itu berbelok menjadi oligarki dan poliarki, akhirnya korupsi marak lagi," kata Mahfud di hadapan sekitar 50 masyarakat Indonesia yang hadir kemarin.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help