Jumat, 22 Agustus 2025

Pilkada Serentak

Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur, Politikus Golkar Pertanyakan Netralitas Polri Dalam Pilkada

"Jika alasan Mendagri, penunjukkan Penjabat Gubernur itu soal keamanan, bukankah di masing-masing Provinsi ada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda),"

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Eri Komar Sinaga/Tribunnews.com
Ace Hasan Syadzily 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal penunjukan perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Sumatra Utara dan Jawa Barat.

Menurutnya penunjukkan perwira polri tersebut bisa mengurangi netralitas institusi Polri dalam Pilkada Serentak 2018.

Baca: Dokter Sonia Akui Pernah Bertemu Rita Widyasari di Acara Sosialita

Baca: Wakapolri Sebut Nama Irjen Iriawan dan Martuani Jadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut Masih Wacana

Terlebih di Jawa Barat ada satu perwira tinggi Polri yang mencalonkan diri dalam Pilkada yaitu Irjen Pol Anton Charliyan.

"Apakah ada jaminan bahwa kepolisian dapat menjaga netralitasnya? sementara di daerah tersebut terdapat calon sesama satu institusi, walaupun sudah non-aktif?" ujar Ace melalui pesang singkatnya kepada Tribunnews, Jumat (26/1/2018).

Ia masih bingung dengan usulan Mendagri tersebut.

Baca: Berniat Tunjuk Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur, Wasekjen Demokrat Minta Jokowi Ingatkan Mendagri

Baca: Sepasang Pengantin Menikah di Kantor Polisi Akibat Orangtua Pria Tidak Beri Restu dan Buat Keributan

Anggota Komisi II itu menilai, jika masalah keamanan yang dikhawatirkan Mendagri, seharusnya percayakan saja kepada Kapolda yang bertugas di masing-masing daerah.

Bukan menunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas sebagai Penjabat Gubernur.

"Jika alasan Mendagri, penunjukkan Penjabat Gubernur itu soal keamanan, bukankah di masing-masing Provinsi ada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)," kata Ace.

Baca: Biaya Produksi Pembuatan Video Porno Perempuan Dewasa dengan Anak di Bandung Sebesar Rp 108 Juta

Baca: Lantai di Kawasan SUGBK Retak Akibat Gempa 5,2 SR Jumat Siang

Lebih lanjut Ace menegaskan menjaga keamanan daerah dan negara sudah menjadi tugas utama institusi Polri.

"Memang tugas pokok dan fungsinya menjadi alat negara untuk menjaga keamanan, Lalu apa peran Kapolda?" kata Ace.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan