Pilkada Serentak

KPK Enggan Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Dikaitkan dengan Unsur Politis

"Tidak ada hubunganya itu ya. KPK memang tidak punya kewenangan apapun terkait yang disampaikan itu," kata Febri

KPK Enggan Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Dikaitkan dengan Unsur Politis
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) berbincang dengan Jubir KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Lampung Tengah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018). KPK mengamankan 19 orang dan menetapkan 3 orang tersangka diantaranya Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufih Rahman serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1 Miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dalam pengusutan kasus calon kepala daerah yang diduga terjerat korupsi tidak ada unsur politis.

Hal tersebut terkait dengan rencana KPK mengumumkan status tersangka para calon kepala daerah dalam waktu dekat.

"Tidak ada hubunganya itu ya. KPK memang tidak punya kewenangan apapun terkait yang disampaikan itu. Yang menjadi kewenangan kita pencegahan dan penindakan," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/3/2018).

Baca: Muncul Dugaan Peretasan Data dibalik Misteri Raibnya Saldo 87 Nasabah BRI

Menurut Febri, pihak yang saat diusut oleh KPK adalah calon kepala daerah yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Menurutnya, berdasarkan UU KPK Nomor 11 tahun 2003, penyelanggara negara merupakan kewenangan KPK.

"Perlu kami tegaskan yang diproses oleh KPK bukan calon kepala daerah. Yang diproses kepala KPK adalah penyelenggara negaranya, jadi posisi dia sebagai kepala daerah atau penyelengara negaralah yang kemudian menjadi kewenangan KPK," jelas Febri.

Bagi Febri, hanya kebetulan saja calon tersangka dari KPK berstatus sebagai calon kepala daerah.

Sejauh ini, pihaknya hanya mendasarkan pada kecukupan alat bukti.

Halaman
12
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help