Kapolri Jadi Keynote Speaker Dalam Seminar Nasional dan Peluncuran Buku di Yogyakarta
"Kedua paham tersebut saat ini telah mempengaruhi banyak negara untuk mengikuti sistem demokrasi tersebu,"
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian adir sebagai keynote speaker dalam kegiatan seminar nasional dan peluncuran buku 'Realitas dan tantangan Konstitusionalisme HAM di tahun politik' karya Suparman Marzuki dan Eko Riyadi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu (31/3/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri didampingi Waka BIK Irjen Pol Luki Hermawan, Brigjen Pol Achmad Dofiri, Kapolda DIY, Brigjen Pol M Iqbal, Karo Penmas Divisi Humas Polri, dan Karo Provost Brigjen Pol Refdi Endri.
Baca: Ketua Komisi I DPR Kutuk Serangan Tentara Israel Terhadap Pendemo di Gaza
Keterangan dari Divisi Humas Polri acara diikuti kurang lebih 200 orang, terdiri dari akademisi, praktisi hukum, serta pejabat TNI dan Polri.
Hadir dalam kesempatan tersebut Mahfud MD, Artidjo Alkostar, Suparman Marzuki, Syarifudin, Suhadi, Erwin Moeslimin Singajuru, dan Ari Yusuf Amir.
Kemudian, hadir sebagai pembicacara Prof Nimatul Huda dan M Choirul Anam, Aksel Temte, serta Peneliti UNHCR dan perwakilan dari Universitas Oslo Norwegia.
Baca: Putri Enen Cahyati Belum Lihat Foto Nisan dan Jenazah Sang Ibu Saat Dimakamkan Di Kamboja
Sebagai keynote speaker, makalah Kapolri berjudul 'Strategi Polri dalam penanggulangan konflik sosial terkait Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019'.
Dalam acara bedah buku tersebut secara khusus Kapolri memberikan apresiasi kepada penulis buku Suparman Marzuki dan Eko Riyadi.
Baca: Pengamat Pertahanan Ingatkan Partai Politik Jangan Lupa Bangun Kader Pemimpin Masa Depan
Dalam pandangan dan analisisnya, Kapolri menyebut menyroti soal isu HAM dan isu tahun politik.
Kapolri memandang, bahwa isu-isu tersebut sangat berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.
Kapolri mengatakan bahwa Pilkada sebagai pesta demokrasi sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat sejak tahun 1955.
"Sistem politik internasional bersifat anarki. Dalam artian siapa yang kuat dialah yang menang," ucap Kapolri berdasarkan keterangan yang diterima Tribunnews.com.
