KPK Periksa 11 Saksi untuk Ketua DPRD Kebumen di Dua Lokasi

Tim Penyidik KPK memeriksa 11 saksi untuk Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo di dua lokasi berbeda.

KPK Periksa 11 Saksi untuk Ketua DPRD Kebumen di Dua Lokasi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Penyidik KPK memeriksa 11 saksi untuk Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo di dua lokasi berbeda.

Cipto merupakan tersangka dalam kasus suap terkait pengesahan atau pembahasan APBD, APBD-P, dan pokok pikiran DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2015-2016.

"Dari 11 saksi tersebut KPK mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan dugaan penerimaan tersangka CW (Cipto Waluyo) sebagai Ketua DPRD," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (1/4/2019).

Baca: BPN Sebut Dugaan Kasus Kapolres Garut Berpotensi Gerus Suara Prabowo-Sandi

Pemeriksaan saksi berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane, Semarang dan Kantor Bupati Kabupaten Kebumen.

Di Lapas, KPK memeriksa 3 orang saksi dan di Kantor Bupati memeriksa 8 saksi.

"Unsur saksi terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019, Anggota Komisi B DPRD, Sekeretaris Komisi A DPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, dan Swasta," jelas Febri.

Baca: Jokowi Bongkar Tempat Simpan Pesawat Saat Debat Capres, BPN Minta Maklumi Sang Presiden

Sekadar informasi, Cipto merupakan salah satu tersangka dalam rangkaian kasus dugaan suap yang terkait dengan Yahya Fuad, Bupati Kebumen kala itu.

Dia diumumkan sebagai tersangka bersamaan dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang juga menjadi tersangka dugaan suap dari Yahya Fuad.

KPK menduga Cipto menerima suap Rp 50 juta. Uang itu diduga terkait pengesahan dan pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2015-2016, dan pokok pikiran DPRD Kebumen 2015-2016.

Baca: Gus Mus Diserang Hoax: Gara-gara Kepentingan Politik Ada Manusia Tega Membuat Editan Seperti ini

Sementara itu, Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima Rp 3,65 miliar. Suap itu diduga terkait dengan perolehan anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.

Perkara ini sendiri berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2016 yang melibatkan satu orang anggota DPRD dan satu PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen dengan barang bukti Rp 70 juta.

Dalam proses penanganan perkara ini, ditemukan bukti-bukti kuat sehingga KPK memproses 9 orang lagi dari unsur Bupati Kebumen, Sekda, anggota DPRD, dan swasta serta menetapkan 1 korporasi yang diduga terafiliasi dengan bupati dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved