Pilpres 2019
Hendropriyono: Kudeta Sipil Tidak Pernah Ada Sejarahnya Berhasil Kecuali Didukung Militer
Jika ingin mencapai kekuasaan dan tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku maka itu dinamakan kudeta.
Penulis:
Theresia Felisiani
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta masyarakat tetap tenang jelang pada 22 Mei 2019 saat pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU.
"Nggak ada apa-apa, rakyat tenang saja. Saya yakin kita semua bagaimanapun di lubuk hati adalah nasionalis. Masa kita nggak mau jadi Bangsa Indonesia lagi, kan nggak mungkin. Ini hanya retorika saja," ucap Hendropriyono usai acara buka puasa bersama kediaman pimpinan DPD Oesman Sapta Odang atau Oso, Rabu (15/5/2019) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Menyoal bakal adanya aksi kepung KPU hingga people power, menurutnya, jika ingin mencapai kekuasaan dan tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku maka itu dinamakan kudeta.
"Kudeta sipil itu tidak boleh. Kudeta sipil pun tidak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI/Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," tegasnya.
Baca: BPN Prabowo-Sandi Tidak Akan Tempuh Jalur MK, Dahnil: Ada Makar yang Masif Terhadap Hukum Kita
Baca: Tolak Hasil Penghitungan KPU, Prabowo Diminta Jokowi Ikuti Aturan yang Ada
Baca: BERITA FOTO: Dua Wanita Perekam dan Penyebar Video Penggal Jokowi Tak Ingin Wajahnya Disorot Kamera
Disinggung terkait calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari tidak bakal mengakui hasil rekapitulasi KPU, menurutnya, sedari awal pun Prabowo sudah berujar demikian.
Hendropriyono meyakini tanggal 22 Mei 2019 nanti akan baik-baik saja.
"Kan dari awal, dari sebelum pemilu juga sudah begitu (tidak percaya)," singkatnya.
Jokowi Tanggapi Prabowo
Sementara itu, Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi turut bersuara soal pernyataan Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU karena dinilai penuh kecurangan.
Merespon hal tersebut, Jokowi mengatakan sebaiknya semua pihak menyerahkan semua proses penghitungan suara kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Ya kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara yang punya kewenangan adalah KPU. Jadi serahkan ke KPU," ujar Jokowi, Rabu (15/5/2019) usai buka puasa bersama di rumah pimpinan DPD, Kuningan, Jakarta Selatan.
Jokowi juga meminta masyarakat turut serta mempercayai hasil Pemilu.
Kalaupun ada kecurangan, semuanya sudah ada jalur dan mekanismenya.
"Semua kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh Undang-Undang. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," katanya.
