Pemilu 2019

Multaqo Ulama Ingatkan Pentingnya Keselamatan dan Keutuhan Bangsa

Ahmad Dimyati meminta masyarakat tidak terprovokasi dan mempercayai hoaks yang ada jelang pengumuman hasil pemilu.

Multaqo Ulama Ingatkan Pentingnya Keselamatan dan Keutuhan Bangsa
Wartakota/Henry Lopulalan
KAWAT DURI - Pagar kawat beduri sudah dipasang di depan KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Polisi memperketat keamanan dengan pagar berduri dan memperbanyak petugas keamanan berjaga untuk mempersiapkan pengumuman hasil Pemilu pada tanggal 22 Mei 2019. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan ulama dan tokoh masyarakat mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dan keutuhan bangsa jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019, mendatang.

Hal itu disampaikan dalam Multaqo Ulama dan Habib di Kawasan Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/5/2019).

Ketua Forum Kiai Tahlil Kabupaten Magelang, Ahmad Dimyati meminta masyarakat tidak terprovokasi dan mempercayai hoaks yang ada jelang pengumuman hasil pemilu.

“Dari hasll multaqo kami sepakat bahwa kita mengutamakan keselamatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kita menjaga kondisi bangsa dan masyarakat agar tetap kondusif,” ujar Dimyati saat dihubungi, Jumat (17/5/2019).

“Jangan ikut-ikutan provokasi atau percaya berita-berita hoaks, termasuk gerakan-gerakan yang justru akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan suasana yang tidak kondusif,” tambahnya.

Baca: Polri Amankan 68 Terduga Teroris Sepanjang Januari-Mei 2019

Dimyati manuturkan, multaqo ulama juga menolak gerakan people power yang kini berganti nama menjadi gerakan kedaulatan rakyat yang akan dilakukan di DKI Jakarta, khususnya di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan, gerakan tersebut justru menimbulkan perpecahan dan situasi tidak aman di tengah masyarakat.

“Kami menolak adanya people power dan aksi-aksi yang akan diadakan di Jakarta. kami mengimbau kepada seluruh masyarakat melalui tokoh-tokoh agar jangan ikut-ikutan,” ujarnya.

Adapun soal hasil pemilu, ia menyebut multaqo merekomendasikan agar semua pihak untuk menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.

Ia menambahkan, agar semua pihak harus tetap menjaga kepercayaan terhadap hukum.

“Negara kita kan negara hukum, semua ada mekanisme hukumnya, semua serahkan dan percayakan kepada aparat hukum serta konstitusi. Karena pemilu ini sudah berjalan sesuai dengan konstitusi, sesuai rel yang ada maka hasilnya pun kita serahkan seuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Dimyati.

“Seandainya ada ketidakpuasan tempuhlah dengan cara-cara yang sesuai dengan jalur hukum,” tegasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved