Senin, 10 November 2025

Calon Presiden 2014

Buruh: Prabowo Berpotensi Otoriter

Sejumlah buruh dari berbagai elemen menggelar unjukrasa di depan kantor Pemilihan Umum (KPU)

Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM/Seno Tri Supriyanto
Pasangan Bakal Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didampingi ketua umum partai pendukung Anis Mata, Aburaizal Bakrie dan Surya Darma Ali berjalan kaki dari masjid Sunda Kelapa menuju kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Selasa (20/5/2014). Kedatangan mereka untuk menyerahkan pendaftaran Capres dan Cawapres pemilihan presiden 20014. (TRIBUNNEWS.COM/Seno Tri Supriyanto) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah buruh dari berbagai elemen menggelar unjukrasa di depan kantor Pemilihan Umum (KPU) menuntut tidak diloloskannya calon presiden (Capres) yang berlatar belakang militer.

Penolakan tersebut dikarenakan pengalaman pada masa Orde Baru yang mana ketika militer berkuasa kebebebasan individu sangat dibatasi.

"Di masa lalu, cara represif dan militeristik seringkali digunakan oleh rezim untuk mengancam gerakan buruh. Contohnya Marsinah yang meninggal karena mencampuri urusan industri," ujar Maruli.

Maruli mengatakan itulah sebab pihaknya menuntut KPU untuk tidak melolosakan Prabowo sebagai peserta pemilihan presiden 9 Juli mendatang.

"Prabowo berpotensi otoriter dengan latar belakngnya sebagai militer," ujar Koordinator aksi dari LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk, Rabu (21/5/2014).

Maruli juga mengatakan pihaknya mengajak semua masyarakat memilih langkah politik yang rasional untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih nanti dapat menghargai dan menghormati kebebasan.

"Langkah itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap penolakan dengan tidak memilih Capres yang berpotensi mengancam kebebasan dan hak asasi," ujar Maruli.

Maruli mengatakan Prabowo adalah sosok yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait kasus kerusuhan Mei 1998. Prabowo diduga terlibat kasus penculikan aktivis pro demokrasi.

"Bagi gerakan buruh terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden potensial mengancam masa depan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Kalau itu terjadi, jangankan menuntut upah, demonstrasi pun akan dilarang," kata  Maruli.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved