KPU Tolak Revisi Visi Misi, Perludem: Paslon Bisa Saja Sebar Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Visi, misi dan program itu adalah kristalisasi gagasan dan konsep kepemimpinan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga tidak terbatas hanya pada dokumen yang diberikan ke KPU secara formal.

Demikian Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menanggapi revisi visi dan misi Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Perubahan visi misi sangat mungkin dilakukan dengan cara pengumuman langsung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa harus melalui KPU," ujar Titi kepada Tribunnews.com, Senin (14/1/2019).

"Kan visi misi program itu adalah kristalisasi gagasan dan konsep kepemimpinan paslon. Dia tidak terbatas hanya pada dokumen yang diberikan ke KPU secara formal," jelas Titi.

Demikian kalau dari substansi kampanye, mestinya dokumen visi misi itu bisa saja berubah. Sebab sejatinya kampanye itu bukan monolog. Namun hasil interaksi antara paslon dengan masyarakat pemilih.

Sangat mungkin ada narasi visi, misi, dan program yang perlu mereka sesuaikan dengan dinamika kampanye yang terjadi. Namun apakah dokumen itu harus disetor KPU?

"Menurut saya tidak menjadi suatu keharusan pula. Calon bisa saja menyebarnya sendiri," ucapnya.

Baca: Ketua DPR Ingatkan Potensi Pelanggaran UU Terkait Rangkap Jabatan Walikota Batam

Sedangkan sangat mungkin imbuh dia, KPU kesulitan untuk mengubah berbagai publikasi yang mereka buat karena kadung menggunakan dokumen awal saat pencalonan. Sehingga kalau ada perubahan yang harus mereka akomodir akan berakibat kompleksitas baru.

Namun secara jangkauan kampanye, mestinya bisa-bisa saja visi, misi, dan program itu berubah.

Sebab dalam pertemuan langsung antara paslon dan pemilih saja sangat banyak hal-hal baru yang dijanjikan paslon kepada pemilih yang tidak sesuai dengan dokumen visi dan misi yang awal.

"Justru kalau ada perubahan, maka akan lebih mudah bagi pemilih untuk mengidentifikasi dan menagihnya kelak, sebab sudah berbentuk tertulis dan sistetematis dalam bentuk naskah," paparnya.

Kalau dari aspek pencalonan, lebih lanjut ia menjelaskan, dokumen visi, misi, dan program paslon adalah bagian tidak terpisahkan dari salah satu dokumen persyaratan pencalonan.

Maka kata dia, sebagai syarat pencalonan maka posisinya sah-sah saja kalau disetarakan dengan dokumen lain yang disampaikan paslon yang bersifat final.

"Misal dokumen parpol pengusung ataupun syarat pendidikan yang tidak bisa lagi diubah. Nah ini dari dimensi legalistik formalnya," jelasnya.

Menurut dia, ini berkaitan dengan pemaknaan dalam PKPU 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dokumen visi misi itu adalah salah satu dari dokumen yang jadi persyaratan dalam pencalonan.