Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Berita Foto (12)

Pakar Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD: Dinilai Ancam Demokrasi hingga Langgengkan Oligarki

Menurut Feri, usulan tersebut nantinya mengarah ke sistem pemilu di mana Presiden dipilih oleh MPR RI, seperti saat Orde Baru.

Jumat, 2 Januari 2026
Pakar: KPU Periode 2022-2027 Banyak Merugikan Negara, Kalau Sadar Diri Ketua dan Jajaran Mundur

Titi menyebut Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa anggota KPU harus berintegritas, jujur, dan adil.

Minggu, 21 September 2025
Panen Kritik Usai Rahasiakan Data Capres-Cawapres, Pakar: Momentum Tepat KPU Akhiri Masa Jabatan

Menurut pakar hukum pemilu Titi Anggraini saat ini merupakan momentum yang tepat untuk penataan masa jabatan KPU periode 2022-2027.

Minggu, 21 September 2025
Aturan Data Capres-Cawapres Dirahasiakan ke Publik Dicabut, Pengamat: Momentum untuk Mereset KPU

keputusan KPU yang sempat menetapkan 16 dokumen syarat capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan jelas telah mencoreng kredibilitas KPU

Selasa, 16 September 2025
Tak Ada Istilah Nonaktif Anggota DPR, Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio 'Hanya' Didisiplinkan Partai

Tak ada istilah nonaktif di DPR, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach hingga Eko Patrio masih berstatus anggota dewan.

Senin, 1 September 2025
Dinonaktifkan Partai, Ahmad Sahroni Hingga Eko Patrio Masih Bisa Terima Gaji dan Fasilitas DPR

Titi Anggraini mengatakan, anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai politik tetap berhak menerima gaji dan fasilitas sebagai legislator.

Senin, 1 September 2025
Pakar UI: Pemilu Lebih Transparan Kalau Rekap Suara Pakai Teknologi

Titi Anggraini menyuarakan dukungannya terhadap penggunaan sistem rekapitulasi elektronik alias Sirekap dalam proses penghitungan suara.

Jumat, 22 Agustus 2025
Titi Anggraini Ingatkan DPR Segera Revisi UU Pemilu: Jika Tidak, Gugatan ke MK Terus Bertambah

Revisi Undang-Undang Pemilu dianggap penting dan mendesak karena sejumlah alasan strategis dan teknis yang muncul.

Jumat, 22 Agustus 2025
Parpol Sebut Putusan MK Tak Mengikat, Pakar UI: Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi

Titi meminta agar partai politik tidak bermain api dengan merusak legitimasi lembaga yudisial tertinggi.

Jumat, 11 Juli 2025
Perludem: DPR dan Pemerintah Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK yang Pisahkan Pelaksanaan Pemilu

Pemerintah dan DPR didorong segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu.

Jumat, 4 Juli 2025
Pakar Tepis Parpol yang Sebut Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Daerah Inkonstitusional

Ada yang menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 PUU/-XXIII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pilkada lokal inkonstitusional.

Jumat, 4 Juli 2025
Pengamat: Pemilu-Pilkada Tanpa Jeda Ciptakan Borongan Kekuasaan dan Pemaksaan Koalisi

Titi Anggraini mengatakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada semestinya tidak serentak antara nasional dan lokal, tapi perlu ada jeda selama dua tahun.

Rabu, 21 Mei 2025
Pengamat: MK Perlu Tegas Hadapi Praktik Uang di PSU Pilkada, Harus Berani Diskualifikasi Calon

Menurutnya, MK tidak boleh ragu untuk mendiskualifikasi calon yang terbukti terlibat dalam praktik jual beli suara.

Selasa, 13 Mei 2025
Desentralisasi Politik Daerah Bakal Kokoh Jika MK Kabulkan Syarat Caleg Harus Berasal dari Dapilnya

para caleg harus memastikan diri memenuhi syarat domisili sesuai dengan dapil tempat mereka mencalonkan diri.

Minggu, 9 Maret 2025
Caleg Diminta Tinggal 5 Tahun di Dapilnya Sebelum Mencalonkan Diri, Pakar: Pentingnya Koneksi

Titi Anggaraini menekankan pentingnya koneksi antara calon anggota legislatif (caleg) dan daerah pemilihan (dapil) yang mereka wakili.

Sabtu, 8 Maret 2025
Ketua dan 3 Anggota KPU Banjarbaru Dipecat, Pengamat: Kegagalan Pengawasan Penyelenggara Pusat

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru.

Sabtu, 1 Maret 2025
Belajar dari Pemilu Serentak 2024: Pilpres dan Pilkada Diusulkan Ada Jeda 2 Tahun

Titi Anggraini mengusulkan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) nasional diberi jeda dua tahun.

Kamis, 27 Februari 2025
Anggota Dewan Perludem Usulkan Ambang Batas Maksimal Koalisi Pencalonan Presiden 40-50 Persen

Anggota Dewan Perludem,Titi Anggraini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi pencalonan presiden sebesar 40-50 persen.

Kamis, 27 Februari 2025
MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah, Pengamat: KPU Tidak Belajar

Titi Anggraini menilai jumlah sengketa hasil yang kini berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) adalah imbas KPU tidak berbenah.

Rabu, 26 Februari 2025
PSU di 24 Daerah Disebabkan KPU dan Bawaslu Tidak Profesional

Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah disebut dampak ketidakprofesionalan KPU dan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara.

Rabu, 26 Februari 2025

1 2 3 4 ⟩⟫

Berita Terkini

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. read less

Menurut Feri, usulan tersebut nantinya mengarah ke sistem pemilu di mana Presiden dipilih oleh MPR RI, seperti saat Orde Baru.

Titi menyebut Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa anggota KPU harus berintegritas, jujur, dan adil.

Menurut pakar hukum pemilu Titi Anggraini saat ini merupakan momentum yang tepat untuk penataan masa jabatan KPU periode 2022-2027.

keputusan KPU yang sempat menetapkan 16 dokumen syarat capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan jelas telah mencoreng kredibilitas KPU

Tak ada istilah nonaktif di DPR, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach hingga Eko Patrio masih berstatus anggota dewan.

Titi Anggraini mengatakan, anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai politik tetap berhak menerima gaji dan fasilitas sebagai legislator.

Titi Anggraini menyuarakan dukungannya terhadap penggunaan sistem rekapitulasi elektronik alias Sirekap dalam proses penghitungan suara.

Revisi Undang-Undang Pemilu dianggap penting dan mendesak karena sejumlah alasan strategis dan teknis yang muncul.

Titi meminta agar partai politik tidak bermain api dengan merusak legitimasi lembaga yudisial tertinggi.

Pemerintah dan DPR didorong segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu.

Ada yang menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 PUU/-XXIII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pilkada lokal inkonstitusional.

Titi Anggraini mengatakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada semestinya tidak serentak antara nasional dan lokal, tapi perlu ada jeda selama dua tahun.

Menurutnya, MK tidak boleh ragu untuk mendiskualifikasi calon yang terbukti terlibat dalam praktik jual beli suara.

para caleg harus memastikan diri memenuhi syarat domisili sesuai dengan dapil tempat mereka mencalonkan diri.

Titi Anggaraini menekankan pentingnya koneksi antara calon anggota legislatif (caleg) dan daerah pemilihan (dapil) yang mereka wakili.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru.

Titi Anggraini mengusulkan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) nasional diberi jeda dua tahun.

Anggota Dewan Perludem,Titi Anggraini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi pencalonan presiden sebesar 40-50 persen.

Titi Anggraini menilai jumlah sengketa hasil yang kini berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) adalah imbas KPU tidak berbenah.

Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah disebut dampak ketidakprofesionalan KPU dan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.