Sebut Wajar Jika Demokrat dan PAN Beralih Dukungan, PDIP : Kata UU Koalisi Hanya saat Pilpres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyebut tak bergabungnya Partai Demokrat dan PAN dengan koalisi Prabowo-Sandiaga pascapilpres 2019 bukanlah pengkhianatan.

Apalagi bila nantinya kedua partai tersebut menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Baca: Silaturahmi AHY ke Jokowi-Megawati dan Cuitan Andi Arief, Akankah Demokrat Berpaling ke Jokowi?

Menurutnya, perpindahan dukungan suatu partai merupakan hal wajar dalam politik.

"Kalau Demokrat dan PAN tidak gabung ke koalisi Prabowo, maka itu bukan sesuatu pengkhianatan. Karena sistemnya koalisi dalam UU hanya saat Pilpres," ujar Basarah, di Gedung DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).

Ia menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, koalisi hanya terbentuk saat pengusungan capres-cawapres.

Sehingga ia menilai koalisi hanya dilakukan hingga pemilu usai. Setelahnya, Basarah menyarankan agar semua pihak dapat bersatu kembali membangun Indonesia.

"Jangan terjebak polarisasi jadi pembangunan susah jalan," ucapnya.

Wakil Ketua MPR itu memberikan contoh koalisi PDI Perjuangan dengan partai Gerindra yang hanya berlangsung saat Pilpres 2009 berlangsung.

Baca: Saat Lihat Foto Ani Yudhoyono di Ruang Perpustakaan, SBY : Dia Terlihat Cantik

Pasca Pilpres 2009 usai, kedua partai ini pun berjalan sendiri-sendiri dan tak kembali bersatu dalam koalisi.

"Dulu PDIP kerjasama dengan Gerindra calonkan Prabowo dan bu Mega. Saat kalah kami nggak bangun oposisi di parlemen, kita jalan sendiri-sendiri. Kita nggak kenal pola oposisi melanjutkan dari Pilpres," tandasnya.

Cuitan Andi Arief Memiliki Makna

Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief belum lama ini mengunggah cuitannya di akun resmi Twitternya.

Dalam cuitan di akun Twitternya @AndiArief_ ia menyatakan partainya berhak menentukan arah politik pascapengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

Berikut kutipannya : 

"Pileg dan Pilpres sudah selesai, KPU sudah menyatakan 01 menang, kini tinggal menunggu putusan MK. Partai Demokrat bukan anak buah koalisi, karena bukan fusi. Sehingga apa yg menjadi arah politik Partai Demokrat sepenuhnya hak kami. Demikian."

Bikin Kubu Prabowo-Sandiaga Meradang

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menanggapi cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Andre pun mempersilakan jika partai berlambang mercy itu bergabung dengan pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin.

Baca: Teror di Pospam Kartasura : Terduga Masuk Kategori Lone Wolf Hingga Pernah Diingatkan Orangtua

"Kalo Demokrat mau gabung ke 01, ataupun Agus Yudhoyono mau jadi Menterinya Pak Jokowi, silakan monggo," kata Andre kepada wartawan, Jumat (7/6/2019).

Andre juga membantah jika BPN Prabowo-Sandiaga menyalahkan pimpinan Partai Demokrat terkait kekalahan yang diderita Prabowo-Sandiaga.

Ia menegaskan selama ini pihaknya selalu terbuka dan menerima saran-saran dari pimpinan Demokrat, termasuk sang Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca: Ada Belasan Motor Kondisinya Berdebu di Stasiun Senen, Ternyata Sudah Bertahun-tahun Tak Diambil

Andre Rosiade pun meminta Andi Arief tidak cari perhatian alias caper.

"Udah lah Bang Andi enggak usah caper melulu. Kami enggak ada urusan mau menyampuri atau pun mau menyalahkan," ujarnya.

Gerak-gerik PAN

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, rabu (24/4/2019).

Pertemuan keduanya itu memunculkan spekulasi yang kini mewarnai konstelasi politik pasca-Pemilu 2019.

Lalu apakah pertemuan tersebut memungkinkan PAN justru berbalik arah bergabung dengan koalisi Jokowi?

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke istana sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.

Oleh karena itu ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

Baca: Bima Arya: Ada Perbedaan Suara Kader PAN di Grup WhatsApp

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4/2019).

Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.

Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," katanya.

Baca: Mahfud MD Ungkap Soal Sosok 'Pengadu Domba' Saling Serang ternyata 1 Komplotan, Cuma Mau Buat Kacau

Yang terpenting saat ini menurutnya,  Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.

Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat,"pungkasnya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.

Adapun rumor tersebut muncul setelah Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Menurut Eddy, perbincangan tersebut terjadi usai pelantikan Gubernur Maluku, yang diusung oleh PAN.

Berbincangnya Jokowi dengan zulkifli bukan dalam acara khusus.

"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN. Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/019).

Lagian menurut Eddy, pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakan hal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi.

Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.

"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.

Menurut Eddy, PAN konsisten berada dalam Koalisi Adil dan Makmur.

Baca: PAN Akan Gabung Jokowi-Amin, PKS Yakin Tetap Bersama Prabowo

Partainya tetap berada di belakang Prabowo-Sandi, yang saat ini fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor" pungkasnya.

Omong Kosong Kata Amien Rais

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menegaskan isu merapatnya partainya ke kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin adalah omong kosong.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah acara pembacaan pernyataan sikap terkait IT KPU yang bertajuk 'Diduga Terlibat Manipulasi Suara Rakyat: KPU Tidak Layak Dipercaya', yang digelar di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Baca: Jokowi dan Zulkifli Hasan Bertemu, DPW PAN Jateng: Selama Tak Ada Rapat, Pertemuan Itu Biasa Saja

"Itu omong kosong sama sekali, saya jamin (isu itu) omong kosong, tidak mungkin (PAN merapat)," ujar Amien Rais.

Sebelumnya isu merapatnya PAN ke kubu Jokowi - Maruf Amin berhembus karena adanya pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu pun langsung memunculkan spekulasi merapatnya PAN ke kubu petahana.

Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7/2018) pagi.

Zulkifli mengatakan pertemuan dengan Jokowi berlangsung pukul 09.00 WIB dan sudah direncanakan sejak lama.

Baca: Usai Bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan, Bara Hasibuan : Tadi Kita Ketawa-ketawa Saja

Adapun menurut Zulkifli pertemuan dengan presiden untuk berkonsultasi mengenai rapat gabungan dan sidang tahunan.

"Oh ya, saya memang ketemu Pak Presiden. Selain sebagai ketua MPR juga ketua partai tentu konsultasi. Perlu rapat gabungan MPR, perlu sidang tahunan, tentu perlu lapor sama presiden," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/5/2018).

Zulifli mengklaim dalam pertemuannya dengan Jokowi juga membicarakan masalah politik. 

Termasuk kemungkinan koalisi PAN dengan Jokowi.

Hanya saja menurut Zulkifli semuanya masih dalam proses.

"Ya namanya saya ketum partai kan ngomong politik ada. Tapi proses," ujarnya.

Terkait peta koalisi Pilpres 2019 menurut Zulkifli tidak perlu dikhawatirkan.

Hal terpenting menurutnya Pilpres tidak membuat masyarakat terpecah belah.

"PAN ini ingin agar kontestasi ini bermartabat, tidak membuat polusi udara kita penuh kebencian. Kasihan keturunan kita kalau dibanjiri kebencian. Jangan," katanya.

Baca: Bara Hasibuan: Yang Dukung Pak Jokowi di PAN Bukan Hanya Saya

Zulkifli tidak mau pertarungan politik dalam Pilkada DKI Jakarta terjadi dalam Pilpres 2019.

"Jadi makanya bagaimana pertarungan Indonesia lebih baik dan lebih maju. Cukuplah yan keras itu Pilkada DKI, jangan terulang lagi," katanya.