Dua Kubu Saling Ajak Partai Lawan Bergabung, Sikap Jokowi hingga Andre Yakin Prabowo Menang

Ini fakta dua kubu saling ajak partai lawan bergabung. Mulai dari sikap Jokowi hingga Andre Rosiadi yakin Prabowo menang

TRIBUNNEWS.COM - Sedang hangat dunia politik Indonesia dengan ajakan bergabung partai lawan di tengah proses hukum pesta demokrasi, sengketa Pilpres 2019, berjalan.

Mulai dari sikap Capres 01, Joko Widodo atau Jokowi membuka diri bagi partai oposisi seperti Gerindra untuk bergabung bersamai partai pendukungnya.

Hingga Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, yakin Capres 02, Prabowo Subianto, menang dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Andre Rosiade justru mengajak Jokowi dan partai koalisi untuk bergabung bersama partai pendukung Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Baca: Kabar Politik soal Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Momen Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK?

Inilah fakta yang dirangkum Tribunnews.com terkait dua kubu Pilpres 2019 saling ajak gabung partai lawan.

1. Sikap Jokowi

Jokowi membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat. Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.