Komisi C DPRD Sumatera Utara Ancam Merdeka dari NKRI
DPRD Sumatera Utara melontarkan ancaman bahwa daerah itu akan menuntut merdeka dari Negara Kesatuan Repubik Indonesia
Editor:
Alfred Dama
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - DPRD Sumatera Utara melontarkan ancaman bahwa daerah itu akan menuntut merdeka dari Negara Kesatuan Repubik Indonesia jika pemerintah pusat tetap tidak bersikap adil dalam pembagian keuangan.
"Lebih baik kita merdeka dibanding diperlakukan secara tidak adil," ujar Ketua Komisi C DPRD Sumut H Eddi Rangkuti dalam penjelasannya usai berkunjung ke Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Kamis (19/5/2011) via telepon kepada wartawan di Medan.
Pimpinan beserta segenap anggota Komisi C DPRD Sumut mengadakan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN bersama jajaran Dinas Pendapatan Sumut. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk menuntut hak-hak keuangan rakyat Sumut yang selama ini dibawa ke pusat.
Rombongan Komisi C DPRD Sumut yang pada kesempatan diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Prof Heru Subiyantoro, PhD meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN benar-benar serius dalam menyikapi desakan perihal pembagian keuangan tersebut.
"Kalau Kementerian Keuangan dan Kemnterian BUMN tidak menyeriusi ini, maka Komisi C DPRD akan memerdekakan Sumut," kata Eddi Rangkuti.
Sementara anggota Komisi C DPRD Sumut Muslim Simbolon mengatakan, sikap itu (mengancam merdeka) diambil Komisi C karena kecewa dengan cara pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang dinilai tidak adil dalam memandang daerah itu.
"Karena apa yang selama ini (keuangan) yang diterima Sumut tidak pernah sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada pemerintah pusat," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Kehadiran BUMN di Sumut seperti PTPN 2, PTPN 3 dan PTPN 4, menurut dia, hanya memperkaya pusat, sementara Sumut tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah.
"Kami minta kontribusi keuangan yang telah disumbangkan Sumut ke pemerintah pusat harus ada aturan pembagian yang jelas. Kalau ini tidak jelas, jangan salahkan kalau masyarakat Sumut menuntut untuk merdeka," kata Muslim Simbolon.
Sementara anggota Komisi C Janter Sirait menyampaikan perihal kesenjangan antara pembangunan di Sumut dengan di provinsi lain di Pulau Jawa.
"Perbandingannya seperti siang malam, sementara Sumut termasuk provinsi yang memberikan kontribusi yang besar di republik ini. Namun dalam kebijakan pembangunan, Sumut selalau ditinggalkan,"
