Rano Karno: Pengelola Pemerintahan Harus Berbasis Elektronik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur Banten nomor urut 2 Rano Karno mengaku akan terus mendorong transparansi dalam setiap perencanaan program dan angggaran atau kegiatan pemerintah provinsi Banten.

Salah satu langkah di tengah kemajuan teknologi dengan berbasis electronik atau online.

"Dengan kemajuan teknologi saat ini, transparansi pemerintah Provinsi Banten harus sudah memanfaatkan berbasis E atau Elektronik," ujarnya usai menghadiri acara Talkshow disalah satu stasiun televisi, di Kedoya Jakarta Barat, Kamis (2/2/2017).

Salah satu yang sudah dilakukan oleh Rano Karno saat masih menjabat sebagai Gubernur Banten yaitu dengan merumuskan E-DRPK atau Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan berbasis Elektronik melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten.

Sementara untuk memantau keuangan secara transpaaran Pemprov Banten telah memanfaatkan dan E-SIMDA yang merupakan akses untuk memantau keuangan daerah yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita sudah melakukan E DRPK yang dilakukan oleh Bappeda Banten dan juga E-SIMDA yaitu keuangan bisa termonitor oleh BPKP atau kita sebut E-Budgeting," ujarnya.

Meski begitu, Rano mengungkapkan E DRPK dan E SIMDA belum bisa diakses oleh masyarakat umum dan hanya lingkungan diakses oleh internal SKPD Banten saja.

Namun, Rano berjanji akan terus menyempurnakan kedua hal tersebut agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat Banten.

"Kita mesti melibatkan partisipasi publik agar transparan. Kita mesti buatkan kanalnya," kata Rano.

"Memang keduanya baru bisa diakses oleh SKPD saja, artinya perlu penyempurnaan sehingga masyarakat betul betul melihat transparansi yang ada di pemerintahan provinsi Banten," ujarnya.

Rano berharap dengan adanya transparansi berbasis online tersebut mampu membawa Banten ke arah yang lebih baik dan tidak lagi kecurangan seperti korupsi.

"Tentu kita berharap dengan adanya transparansi sehingga tidak ada lagi praktek-praktek korupsi atau kecurangan yang merugikan rakyat Banten, " katanya.

Dalam dialog tersebut Wahidin Halim hanya sendiri tidak didampingi oleh Wakil Gubernurnya Andika Hazrumi dengan alasan yang tidak jelas.