Djarot Bicara Perda Zonasi Penangkapan, Edi Sebut Pentingnya Penegakan Hukum

Masing masing calon saling menyampaikan gagasan, seperti terkait masalah kesejahteraan nelayan

Djarot Bicara Perda Zonasi Penangkapan, Edi Sebut Pentingnya Penegakan Hukum
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Pasangan cagub-wagub Sumut nomor urut satu Edy Rahmayadi (kiri)-Musa Rajeckshah (dua kanan) dan cagub-wagub Sumut nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat (dua kiri)-Sihar Sitorus (kanan) bersalaman seusai penyampaian program pada Debat Publik Ketiga Pilgub Sumut, di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa (19/6/2018). Debat publik tersebut digelar dengan tema Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ke-III atau terakhir berlangsung panas.

Masing masing calon saling menyampaikan gagasan, seperti terkait masalah kesejahteraan nelayan.

Pada saat sesi ketiga, moderator membacakan pertanyaan tentang cara melindungi nelayan.

"Sumatera Utara merupakan salah satu daerah pesisir di pantai timur dan pantai barat. Mata pencarian penduduknya nelayan bagaimana langkah konkret melindungi nelayan ?" ujar moderator kepada pasangan nomor urut dua.

Kala itu, Djarot menyebutkan akan membuat berbagai program untuk kesejahteraan nelayan. Seperti membuat Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Penangkapan. Kemudian, melestarikan hutan mangrove.

"Salah-satu fokus pembangunan dari Djarot-Sihar daerah pesisir dan nelayan. Oleh karena itu, kita gulirkan asuransi dan menjamin nelayan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan membuat Perda Zonasi Penangkap. Kemudian melestarikan hutan mangrove supaya tangkapan lebih banyak dan memelihara ikan lewat budaya perikanan," kata Djarot saat debat Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (19/6/2018) malam.

Lalu, Edy Rahmayadi memberikan tanggapan.

Ia menyebutkan terpenting melakukan penegakan hukum.

"Kalau ada kapal besar di luar ZEE tegakkan hukum. Undang undang sudah bagus ada 4 mil dan 12 mil tapi dibiarkan saja. Insya Allah tak akan terjadi bila rakyat Sumut sudah bermartabat," ujar Edy saat memberikan tanggapan.

Namun, Djarot kembali menyangkal pernyataan Edy bahwa kesejahteraan nelayan tidak bisa dilakukan hanya lewat penegakan hukum.

Apalagi pembahasan tema debat penegakkan hukum dan HAM.

"Kami akan memberikan hak asasi lingkungan nelayan dengan baik. Jadi bukan persolan hukum saja. Tapi hukum dan HAM. Jadi nelayan harus diberikan rumah yang layak," ungkapnya (tio/tribun-medan.com)

Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved