Mogok Dibatalkan, Hak Pekerja Kereta di Sydney Dinilai Hampir Mati
Rencana aksi mogok para pekerja kereta di Sydney pada hari Senin (29/1/2018) tak bisa dilanjutkan, sesuai perintah Komisi Fair Work…
Rencana aksi mogok para pekerja kereta di Sydney pada hari Senin (29/1/2018) tak bisa dilanjutkan, sesuai perintah Komisi Fair Work (Keadilan Kerja) Australia (FWC). Serikat pekerja tertinggi mengatakan bahwa keputusan ini menunjukkan hak mogok di Australia "hampir mati".
Aksi mogok, yang dimulai Kamis (25/1/2018) pagi, telah menyebabkan gangguan pada jalur kereta Sydney dengan lebih dari 1.000 layanan dibatalkan saat pekerja menggelar larangan kerja lembur.
Semua aksi mogok ini diperintahkan untuk diskors selama enam minggu dari pukul 18:00 pada hari Kamis (25/1/2018) malam, membuat larangan lembur tersebut berakhir.
Pengacara untuk Pemerintah New South Wales (NSW) telah menentang aksi mogok tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu akan merugikan negara bagian sebesar $ 90 juta (atau setara Rp 900 miliar), membuat kota ini macet dan memaksa pembatalan operasi tertentu.
Wakil ketua senior FWC, Jonathan Hamberger, menemukan bahwa pemogokan tersebut mengancam membahayakan kesejahteraan masyarakat dan ribuan orang yang bergantung pada jaringan kereta untuk mulai bekerja dan sekolah.
Ia mengatakan, hal itu juga akan menyebabkan kerusakan signifikan pada ekonomi Sydney, yang ia sebut sebagai "yang terbesar" di Australia.
Sekretaris negara bagian dari Serikat Pekerja Kereta, Tram dan Bus (RTBU), Alex Claassens, mengatakan organisasinya akan menghormati keputusan FWC dan menghentikan aksi mogok.
"Kami adalah serikat yang taat hukum. Kami selalu mengikuti peraturan dan kami akan terus melakukan itu," katanya.
Hak untuk mogok hampir mati
Keputusan tersebut telah dikecam oleh Dewan Perdgangan Australia (ACTU) yang mengatakan "hak dasar untuk mogok di Australia benar-benar hampir mati".
"Pekerja kereta mengikuti setiap peraturan dan undang-undang, dan sampai saat ini Menteri bisa membatalkan larangan kerja lembur yang berlebihan," kata sekretaris ACTU, Sally McManus.
ACTU mengatakan bahwa hak untuk menarik tenaga kerja adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang seringkali tak dimiliki sebagian besar pekerja Australia.