Partai Pro Militer Palang Pracharat di Thailand Unggul di Pemilu 2019

Sekretaris Jenderal Pheu Thai Phumtham Wechayachai mengatakan partainya masih menunggu hasil resmi namun mengatakan terjadi banyak penyimpangan dalam penghitungan suara dan ingin melihat kembali suara yang dinyatakan tidak sah.

"Bahkan laporan dari Komisi Pemilu dan masing-masing media berbeda. Kami memiliki catatan sendiri juga," katanya.

"Semua akan jelas ketika hasil resmi diumumkan."

Thailand sudah berada di bawah pemerintahan militer selama hampir lima tahun setelah Jendral Prayuth menjatuhkan pemerintahan partai yang bertalian dengan Thaksin, yang sebelumnya juga dikudeta di tahun 2006.

Majelis Rendah dan Majelis Tinggi atau Senat yang seluruhnya diangkat oleh junta militer akan memilih perdana menteri yang baru.

Para pengecam mengatakan sistem pemilihan baru yang dibuat oleh junta militer tersebut memberi keuntungan bagi partai-partai pro militer dan tampaknya sengaja dibuat untuk mencegah Pheu Thai berkuasa kembali.

Dengan ketentuan ini, partai yang didukung militer Palang Pracharat dan sekutunya hanya perlu memenangkan 126 kursi di Majelis Rendah, sementara Pheu Thai dan aliansi \'demokrasinya\' harus mendapatkan 376 kursi.

Photo: Thanathorn Juangroongruangkit, pimpinan partai baru Future Forward Party yang mendapat suara banyak dalam pemilu kali ini. (AP: Julladit Onlamoon)

Partai yang baru dibentuk, Future Forward, yang juga anti-junta dan populer di kalangan pemilih muda mendapat hampir 5,2 juta suara.

Namun pemilih meninggalkan Partai Demokrat, partai politik tertua di negeri itu, yang semula diperkirakan bisa menjadi \'penengah\' antara kekuatan pro-militer dan aliansi demokrasi.

Pemimpinnya, mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri lima jam setelah pemungutan suara ditutup.

Ikuti beritanya dalam bahasa Inggris di sini

ABC/wires