Amnesty International : Kebijakan Israel Terhadap Warga Palestina Merupakan Tindakan Apartheid

"Saya tidak suka menggunakan argumen ini, [tapi] jika Israel bukan negara Yahudi, maka tidak seorang pun di Amnesty akan mempertanyakannya, namun dalam kasus ini tidak ada kemungkinan lainnya," katanya.

Palestina: laporan menggambarkan situasi sebenarnya

Sementara itu warga Palestine mendukung laporan terbaru Amnesty.

Bassam Al-Salhe anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan laporan ini "mengonfirmasi dan mendukung pandangan Palestina yang sudah lama mengenai kependudukan yang dilakukan Israel."

Ia juga mengatakan laporan ini menggambarkan "situasi sebenarnya di lapangan."

Israel menggunakan alasan keamanan untuk menerapkan pembatasan perjalanan bagi warga Palestina, menyusul serangkaian tindakan yang terjadi di awal tahun 2000-an termasuk beberapa aksi bom bunuh diri di beberapa kota di Israel.

Palestina ingin mendirikan negara sendiri di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Gaza sebuah kawasan kecil di tepi pantai Laut Tengah dikuasai oleh Israel di tahun 1967, kemudian ditinggalkannya di tahun 2005. Saat ini Gaza dikuasai oleh Hamas, yang oleh negara-negara barat dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Israel dan Mesir sudah menerapkan blokade ke Gaza sejak tahun 2007.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina terakhir kali diselenggarakan di tahun 2014.

Amnesty mengatakan Dewan Keamanan PBB seharusnya menerapkan embargo senjata terhadap Israel, karena telah membunuh banyak warga sipil dalam protes mingguan yang terjadi di perbatasan dengan Gaza di tahun 2018-2019.

Israel mengatakan protes warga tersebut termasuk upaya kelompok militan Palestina untuk melanggar perbatasan.

Amnesty juga menyerukan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk mempertimbangkan tuduhan apartheid dalam penyelidikan mengenai kejahatan perang yang dilakukan kedua belah pihak dalam beberapa kali bentrokan yang terjadi di kawasan Palestina.

Kebijakan apartheid adalah kebijakan yang membeda-bedakan ras seseorang di sebuah negara. Kebijakan ini pertama kali dikenal saat pemerintah kulit putih Afrika Selatan menerapkannya, yang kemudian berakhir di tahun 1990.

Reuters/ABC

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News