HIPMI: Hindari Kasus Priok Terulang di Pelabuhan Lain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap kerusuhan di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok tidak terulang di pelabuhan internasional lainnya. Pasalnya, kerusuhan serupa dapat menjatuhkan daya saing ekspor dan kenyamanan layanan infrastruktur nasional di mata dunia. Untuk itu, pemerintah daerah dan PT Pelindo harus mengedepankan win-win solution dalam menangani potensi sengketa dengan masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Kerusuhan ini jangan terulang di pelabuhan lainnya. Sebab bila terulang akan melengkapi segala kelemahan kita terkait daya saing dan bisa berdampak pada perekonomian nasional,” kata Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri HIPMI Harry Warganegara di Jakarta, Jumat (16/4/2010), dalam rilisnya.

HIPMI mengingatkan, bahwa Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam konteks Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). Selain membutuhkan ketersediaan infrastruktur, faktor kenyamanan, keamanan dan keberlanjutan (sustainable) bagi aktifitas bongkar-muat di pelabuhan juga sangat dibutuhkan.

“Yang kita khawatirkan kalau rating pelabuhan kita jadi melorot gara-gara dianggap tidak aman dan sering rusuh. Ini nantinya, nilai asuransi kapal-kapal yang masuk jadi tinggi dan akan membuat daya saing biaya pelabuhan kita melemah,” tambah Harry.

Citra layanan perdagangan internasional kita juga akan dengan mudah tercoreng sebab pelabuhan internasional juga merupakan simbol kekuatan ekonomi suatu negara.

Win-Win Solution

Harry mengutarakan, keamanan wilayah pelabuhan internasional memang harus sesuai standar internasional dan menjadi wilayah restricted area. Persoalannya, Makam Mbah Priok berada diwilayah sekitar pelabuhan  Tanjung Priuk. Makam Mbah Priok sering dikunjungi pesiarah bahkan sebagian warga mengkeramatkan.

“Win-win solution-nya adalah makam Mbah Priok di jadikan situs sejarah dan obyek wisata siarah. Setiap warga atau pengunjung harus memakai tanda pengenal dan di data siapa saja yang masuk dan ini sudah sesuai prosedur standar keamanan suatu kawasan,” tambah dia.

Agar warga senang, makamnya dipugar dan direnovasi. Namun disisi lain, wilayah itu harus tetap menjadi restricted area.

“Kalau perlu pembatasan pengunjung dicarikan alasan keagamaannya, misalnya ini makam keramat. Ini cara yang lebih bijak tanpa harus menempuh cara-cara kekerasan,” tambah dia.

Selain itu, PT Pelindo diharapkan bisa merangkul tokoh agama dan masyarakat sekitar pelabuhan sebelum memutuskan sesuatu terkait wilayah kekuasaan pelabuhan. (*)