Ekonom CELIOS Sambut Baik Prabowo Reshuffle Sri Mulyani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyambut baik perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya menyasar Sri Mulyani.

Sri Mulyani digantikan dari posisinya sebagai Menteri Keuangan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pernyataan yang dibuat oleh Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, dan Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar, mereka menyebut reshuffle ini sebagai berita positif.

"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," tulis CELIOS dalam pernyataan mereka, Senin (8/9/2025).

Menurut mereka, tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil.

Tuntutan dilayangkan sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Sri Mulyani dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan.

Baca juga: Prabowo Lantik Lima Menteri Baru, Pengusaha Tunggu Kelihaian Purbaya Yudhi Sadewa Atur Ekonomi RI

Selain itu, Sri Mulyani dinilai tidak mampu melakukan pengelolaan belanja yang hati-hati.

Akibatnya, beban utang naik, sehingga kian mempersempit ruang fiskal.

"Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," tulis pernyataan CELIOS.

Mereka menekankan bahwa ada beberapa tugas menteri keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik. Berikut tugas-tugasnya:

Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah.

Contohnya menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan.

Kebijakan pajak disebut juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara dan pajak windfall profit (anomali keuntungan).

Baca juga: Jabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Kekayaan Rp39,2 Miliar

Selain itu pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.

Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.