Bangun Rusunawa di Pedesaan Berpotensi Tidak Laku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan anggota DPR Enggartiasto Lukito menegaskan pencabutan KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk rumah tapak dinilai salah langkah. Enggar menilai masyarakat dipaksa untuk membeli rumah susun.

"Apakah mungkin diluar kota metropolitan dibangun rusun? Bisa dibangun tapi harganya mahal," ujar Enggartiasto di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Enggartiasto menilai masyarakat di Indonesia masih banyak membutuhkan pembiayaan rumah tapak. Tim sukses Jokowi-JK ini berharap Menteri Perumahan Rakyat bisa mengembalikan KPR FLPP.

"Seharusnya FLPP untuk rumah tapak diberikan kembali," jelas Enggartiasto.

Enggartiasto menambahkan masyarakat pedesaan saat ini lebih banyak membutuhkan rumah tapak daripada rumah susun. Jika rumah susun dibangun, belum tentu masyarakat pedesaan bisa membeli dengan harga murah.

"Karena tolong diingat harus dilihat secara keseluruhan, keterjangkauan di masyarakat," papar Enggartiasto.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mencabut KPR FLPP untuk rumah tapak agar masyarakat perkotaan besar terdorong membeli rumah susun sewa. Anggaran KPR FLPP untuk tahun ini mencapai Rp 3 triliun.