Erwin Aksa Soroti Rencana Pembangunan Infrastruktur Jokowi-JK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan inftrastruktur di berbagai wilayah akan dijanjikan lebih bagus oleh presiden terpilih Joko Widodo dalam lima tahun mendatang.

Menanggapi penyataan tersebut, pengusaha Erwin Aksa berpendapat bahwa penambahan inftrastruktur sangat diperlukan pada pemerintahan Joko Widodo.

Pembangunan inftrastruktur ini dianggap sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah.

"Jadi efisiensi itu dilakukan dengan menambah inftrastruktur dari daerah-daerah yang sering terjadi kemacetan. Misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya atau daerah-daerah yang memerlukan efisiensi logistik yang tinggi," kata Erwin usai diskusi bertajuk "Kenaikan BBM: Dilema Defisit Transaksi dan Inflasi" di Kantor Ansor, Kramat Raya, Jum'at (19/9/2014) Jakarta Pusat.

Direktur Utama Bosowa Corporation ini menilai kebijakan pemerintah akan menentukan efisiensi itu bisa terlaksana atau tidak.

Kebijakan ini diharapkan akan bisa menutup kebocoran-kebocoran dari anggaran yang tidak penting, misalnya dari anggaran rapat, biaya perjalanan, pembangunan gedung, dan kurang jelinya pemerintah untuk menentukan belanja.

"Bagi pengusaha sebenarnya mengerti, bagaimana pemerintah membangun jalan dengan jumlah yang banyak. Tujuannya agar efisiensi atau produktivitas mereka meningkat," kata Erwin.

Erwin menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK, perlu melakukan dua langkah dalam melakukan efisiensi agar bisa berjalan. Pertama, sumber pendanaan ditingkatkan baik melalui penerimaan pajak dan efisiensi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ponakan wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla ini menambahkan ketersediaan anggaran sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan apa yang diambil pemerintah.

Program-program yang dirancang Jokowi-JK akan mandek jika kurangnya ketersediaan anggaran diberbagai bidang baik pertanian, perkebunan, perhubungan kehutanan, dan sebagainya.

"Pemerintah berfungsi menyediakan anggaran yang cukup kemudian baru bicara kebijakan yang baik," ucap Erwin.