ALFI dan Pemprov DKI Sepakat Selaraskan Regulasi Sistem Logistik Daerah

Yukki menerangkan saat ini perencanaan pembangunan belum terintegrasi dengan sistem logistik. Hal ini menjadi penyebab sulitnya

Penulis: Hendra Gunawan
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi telah menemui Wagub DKI Sandiaga Uno 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Pemprov DKI sepakat menyelaraskan regulasi sistem logistik daerah.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi telah menemui Wagub DKI Sandiaga Uno membahas penyusunan sistem logistik daerah sebagai bagian dari sistem logistik nasional pada Rabu (17/1/2018).

“Pertemuan kami dengan pak Sandi ini guna membahas program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan ALFI terkait pembangunan sistem logistik daerah yang bertujuan untuk menekan biaya logistik, membuat simpul logistik menjadi lebih efisien dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Yukki, Kamis (18/1/2018).

 menurunkan biaya logistik dan transportasi. Lebih lanjut, dia menyebutkan berdasarkan riset ALFI, biaya logistik nasional mencapai 23,6% pada tahun 2017. Dengan memiliki sistem logistik yang mumpuni Yukki meyakinkan biaya logistik akan turun 4% hingga 5%.

“Oleh sebab itu, kami bersama Pemprov DKI bersinergi untuk menyelaraskan berbagai regulasi agar sistem logistik menjadi lebih efisien dan berdampak pada peningkatan kualitas perekonomian,” imbuh Yukki.

Ditemui dalam kesempatan yang sama Ketua Umum ALFI DKI Jakarta Widijanto optimis koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan ALFI dalam pembenahan sistem logistik daerah bakal berbuah manis. Tahun 2018 ini dia memprediksi industri logistik akan tumbuh antara 12 sampai 14%.

“Kita ingin benahi dari segala segi baik dari transportasinya, pergudangan, teknologi dan digitalnya, segi IT dan lain sebagainya sehingga prediksi industri logistik akan tumbuh antara 12 hingga 14%,” ujarnya.

Lebih lanjut Widijanto mengatakan, setidaknya terdapat 3 parameter untuk mengukur keberhasilan mewujudkan sistem logistik daerah. Yakni, terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global.

Kedua, tingkat kelancaran arus barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ketiga terbangunnya simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan antar wilayah maupun antar pulau sampai ke pasar ekspor.

“Jadi, kita akan terus kawal regulasi Pemprov DKI Jakarta dalam rangka membangun sistem logistik daerah secara berkala kita akan terus lihat parameter keberhasilannya,” ungkap Widijanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebutkan hampir 30% biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha di Indonesia dan di Jakarta diserap oleh sektor logistik.

Sedangkan, best practice di dunia itu berkisar 10-15 persen. Karena itu, Sandi melanjutkan, kerja sama Pemprov DKI dengan ALFI akan menyelaraskan berbagai regulasi. Regulasi yang dibuat nanti disebutkan bisa menciptakan 4.000 lapangan pekerjaan yang mampu menyerap sebanyak kurang lebih 7500 tenaga kerja.

"Kebetulan sekarang kita sudah punya Komite Harmonisasi Regulasi yang dipimpin oleh Pak Rikrik Rizkiyana. Kita akan memastikan regulasi di DKI mampu untuk sinkron sehingga lebih dari 3.000-4.000 lapangan pekerjaan di sektor logistik ini bisa berkembang," paparnya saat itu.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved