Program Makan Bergizi Gratis
Rupiah Melemah, Pemangkasan Distribusi Makan Bergizi Gratis Dinilai Realistis
APPMBGI mendukung upaya Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ringkasan Berita:
- APPMBGI mendukung upaya Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) karena pelemahan rupiah.
- Sejumlah bahan baku penting seperti susu, gandum, kedelai, minyak nabati, hingga pupuk masih bergantung pada komoditas impor.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendukung upaya Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah BGN memangkas hari distribusi menjadi lima hari kerja serta menghentikan pembagian paket makanan selama masa libur sekolah dinilai sebagai langkah rasional dan strategis untuk menyelamatkan anggaran negara di tengah tekanan ekonomi global.
Tekanan fiskal tersebut kian nyata menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus angka Rp 17.900 per dolar AS.
Ketua Umum PP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa efisiensi anggaran saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak agar program MBG tetap dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kualitas makanan maupun stabilitas fiskal negara.
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh tekanan, keputusan BGN harus dipahami sebagai langkah antisipatif yang realistis dan bertanggung jawab. Ketika Rupiah melemah hingga menyentuh Rp 17.900 per dolar AS, efisiensi anggaran bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan program MBG agar tidak mengalami tekanan biaya yang tidak terkendali,” ujar Abdul dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Rivai menjelaskan bahwa depresiasi rupiah memberikan dampak berantai yang cukup berat pada aspek biaya produksi, logistik, hingga ketahanan fiskal pemerintah.
Pasalnya, sejumlah bahan baku penting seperti susu, gandum, kedelai, minyak nabati, hingga pupuk masih bergantung pada komoditas impor.
Baca juga: TNI-Polri Ikut Urus MBG, Wakil Kepala BGN: Mereka Cuma Diberi Tugas, Yang Masak Tetap Relawan
Lonjakan nilai dolar AS secara langsung menaikkan biaya operasional dapur-dapur MBG di berbagai daerah, yang diperparah oleh pembengkakan biaya energi dan ongkos pengiriman logistik.
Jika langkah penyesuaian ini tidak segera diambil, APPMBGI mengkhawatirkan adanya risiko penurunan kualitas menu dan kandungan gizi yang diterima peserta program akibat pengelola dapur yang terpaksa melakukan penyesuaian komposisi bahan baku demi menekan biaya produksi.
Pengurangan hari distribusi dianggap sebagai solusi preventif yang paling logis agar kualitas makanan anak-anak tidak dikorbankan.
Baca juga: Purbaya Pangkas Anggaran MBG Rp67 Triliun, Ini Respons BGN
“Efisiensi hari distribusi justru menjadi langkah preventif agar kualitas program tetap terjaga. Jika tidak dilakukan sekarang, risiko yang muncul bukan hanya pembengkakan defisit anggaran, tetapi juga potensi penurunan kualitas gizi makanan yang diterima anak-anak. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” lanjut Rivai.
APPMBGI menilai kebijakan baru ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi tata kelola program secara lebih efektif, termasuk mengoptimalkan rantai pasok pangan nasional dan memperkuat kemitraan dengan sektor lokal.
APPMBGI menyatakan akan terus berkolaborasi dengan BGN melalui berbagai inovasi operasional, seperti peningkatan penggunaan bahan pangan lokal bernilai gizi tinggi dan digitalisasi sistem pengadaan.
“Kondisi ekonomi global saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia dan penggerak ekonomi lokal,” kata dia.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pemilik-dua-dapur-MBG-di-Kecamatan-Tamansari-Kabupaten-Bogor.jpg)