Ini Alasan Kenapa Sawit Harus Dapat Perhatian dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap komoditas kelapa sawit.

Ini Alasan Kenapa Sawit Harus Dapat Perhatian dari Pemerintah
KONTAN
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap komoditas kelapa sawit. Ini karena sawit memiliki competitivenes atau daya saing yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan komoditas lain.

Jika secara ekonomi pemerintah telah memberikan perhatian, tidak demikian di sisi politik. “Dari sisi politik belum sama sekali,” ujar pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono saat menjadi pembicara pada Seminar dan Musyawarah Nasional (Munas) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) X yang berlangsung pada Kamis-Jumat (14-16/3) di Jakarta.

Kondisi ini, kata Tony, juga terjadi di sektor pertanian secara umum. Di mana hingga saat ini asosiasi petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun dalam pesta demokrasi, baik pada ajang pilkada maupun pilpres.

Baca: Ada Nasabah BRI Melapor Dananya Dibobol, Ternyata Diambil Istri Sendiri

Menurut Tony, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, di mana bargaining position (posisi tawar) asosiasi petani di negara tersebut sangat kuat.

Tony membandingkan jumlah petani di Jepang yang hanya sekitar 1% dari jumlah penduduk Negara Matahari Terbit tersebut. Sementara di AS hanya 5% dan Indonesia sekitar 35% dari total penduduk. Kendati hanya memiliki jumlah petani yang sangat kecil, namun Pemerintah Jepang dan AS sangat konsen dengan swasembada.

Hal itu dilakukan pemerintah Jepang dan AS dalam rangka menjaga ketahananpangan (food security). Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh kedua negara tersebut memproteksi sektor pertanian.

“Proteksinya berupa harga, tidak boleh menabrak floor price (harga dasar). Kalau menabrak floor price berarti harganya terlalu murah. Nah, kalau murah berarti disinsentif bagi petani, padahal petani di Jepang tinggal 1%. Kalau petani yang tinggal sedikit itu tidak diproteksi, maka mereka akan meninggalkan pertanian. Jadi di Jepang posisi tawar petani itu sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara di Indonesia sebaliknya, Pemerintah Indonesia justru menerapkan selling price (harga batas atas). “Artinya harga tidak boleh nabrak plafon, kalau nabrak plafon, pemerintah ambil kebijakan impor. Jadi Indonesia lebih memproteksi konsumen,” kata Tony.

Untuk sektor sawit, walaupun ada sekitar 20 juta orang yang bekerja di sektor ini, namun posisi tawar asosiasinya juga lemah. “Ini karena memang para petani maupun pelaku usaha sawit di Indonesia belum memiliki tradisi bargaining position,” katanya.

Halaman
12
Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved