Ketua DPR Apresiasi Sikap Jokowi Langsung Cabut Ketentuan Relaksasi UMKM

Langkah lain yang perlu dilakukan, lanjut mantan Ketua Komisi III DPR RI ini, pemerintah diminta mengambil kebijakan afirmatif dalam rangka memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar keuangan, teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang berkompeten.

Pemerintah diharapkan dapat mendorong lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, untuk membuka dan memberi akses keuangan kepada UMKM.

"Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan juga perlu didukung dengan kualitas dan kompetensi SDM kompeten dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Dalam hubungan ini, pemerintah bersama KADIN Indonesia dapat mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI yang juga Ketua Umum ARDIN Indonesia ini menegaskan DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Jokowi mengenai 16 Paket Kebijakan Ekonomi guna meningkatkan upaya reformasi struktural, daya saing perekonomian serta menarik investasi dalam dan luar negeri.

Sejak diluncurkan pada bulan September 2015 lalu, hasil dari 16 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dirasa cukup signifikan.

Data dari World Economic Forum menyebutkan daya saing Indonesia di level internasional pada tahun 2017, naik 5 peringkat dari peringkat 41 ke peringkat 36.

'Easy of doing business' di Indonesia juga mengalami peningkatan ke posisi 72 dari peringkat ke 91. Di tahun 2017, Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat dunia Standard & Poor's.

Sebelumnya, Indonesia juga mendapat peringkat layak investasi dari dua lembaga pemeringkat dunia lainnya, Moody's Investor dan Fitch Ratings.

"Capaian yang diraih pemerintahan Jokowi tersebut harus ditingkatkan lagi. DPR RI bersama pemerintah dan KADIN Indonesia akan terus berusaha meningkatkan ekspor dalam rangka menciptakan surplus neraca perdagangan yang berkesinambungan."

"Selain terus mendorong pembangunan industri yang berdaya saing, sehingga mampu mendukung peningkatan ekspor di pasar regional dan global," jelas Bamsoet.

Penutupan Rapimnas KADIN Indonesia ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hadir pula antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Akbar Tandjung, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P Roeslani, serta Ketua KADIN Indonesia Provinsi se-Indonesia.

Diberitakan Presiden Jokowi mencoret kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16.

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah mendapat keluhan dari Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam acara penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Alila, Solo, Rabu (28/11/2018).

‎"‎Sudah disampaikan oleh kepala Kadin, sudah disampaikan ketua HIPMI, yang komplain masalah itu, barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani, ‎jadi enggak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, dah saya putuskan di sini," ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah.

"Kalau ketua Kadin dan ketua HIPMI sudah ngomong, aspirasi mana lagi yang perlu saya dengar," sambung Jokowi.

Baca: Presiden Jokowi: Empat Tahun Pemerintah Kerja Keras Bangun Pondasi Ekonomi Baru