Mau Menjual Produk Telekomunikasi di Indonesia, Zain Wajib Memiliki Izin dari Regulator

Jumlah jamaah haji yang mencapai 221 ribu orang, membuat banyak pihak tertarik untuk menggarap bisnis tersebut

Mau Menjual Produk Telekomunikasi di Indonesia, Zain Wajib Memiliki Izin dari Regulator
IST
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Jumlah jamaah haji yang mencapai 221 ribu orang, membuat banyak pihak tertarik untuk menggarap bisnis tersebut. Tak terkecuali operator telekomunikasi asal Arab Saudi Zain.

Demi mendapat fulus yang menggiurkan, mereka rela menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk membuka booth dan berjualan layanan telekomunikasi bagi jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi.

Alamsyah Saragih Komisioner Ombudsman mengatakan bahwa penjualan layanan telekomunikasi oleh Zain bagi jamaah asal Indnesia yang akan beribadah haji Saudi Arabia memiliki implikasi yang sangat luas.

Selain ibadah haji dan umroh rutin dilakukan, jumlah jamaah asal Indonesia terbilang banyak, Zain yang menjual layanan telekomunikasinya di Indonesia berpotensi mengurangi pajak dan pendapatan lainnya bagi negara.

Selain itu kualitas layanan telekomunikasi yang dijanjikan Zain kepada jamaah haji juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Alamsyah Saragih ye
Alamsyah Saragih

Alamsyah mewanti-wanti pemerintah agar masuknya dan berusahanya Zain di Indonesia, jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar.

Baca: Tersangka Kasus Asusila Minta Tak Ditahan Dulu, Ingin Selesaikan Kuliahnya Agar Tidak DO

Baca: Karena Visualnya, V BTS Memudahkan Fotografer saat Proses Pengambilan Gambar

Baca: Bayi di India Miliki Kelainan Kelahiran Langka, Terlahir dengan Tiga Kepala, Ada Dua di Belakang

Agar tak ada kepentingan nasional yang dikorbankan, sudah seharusnya pemerintah mendalami aktivitas usaha Zain di Indonesia.

Lanjut Alamsyah harusnya Pemerintah perlu mempertimbangkan antara potensi kehilangan pendapatan di satu sisi dan manfaat bagi masyarakat di sisi lain. Apakah masih proporsional atau tidak.

“Apakah dia sudah berizin di Indonesia, memiliki SIUP dan memenuhi seluruh regulasi dan kewajiban yang diamanahkan di dalam perundang-undangan. Jika Zain memenuhi semua kewajiban sesuai dengan yang diamanahkan di undang-undangan maka kepentingan nasional tak ada yang dikorbankan,”terang Alamsyah.

Heru Sutadi, mantan komisioner BRTI pun ikut angkat bicara terhadap tingkat polah Zain yang membuka layanannya penjualan SIM card di Indonesia. Menurutnya, seharusnya semua pihak yang ingin berusaha di Indonesia harus memiliki izin. Apa lagi industri telekomunikasi di Indonesia masih menganut rezim perizinan.

Halaman
12
Penulis: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved