Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Terkait Tembakau Alternatif

Sejauh ini, pelaku usaha masih dengan kesadaran sendiri menerapkan batasan umur bagi konsumennya.

Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Terkait Tembakau Alternatif
kontan.co.id
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) dan Pengamat Hukum, Ariyo Bimmo mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan terkait tembakau alternatif. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan tersebut.

"Produsen harus bisa memperlihatkan tingkat compliance yang tinggi terhadap regulasi. Kalau ada sekarang kan nggak ada. Bagaimana kita mau patuh. Regulasinya belum ada," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Rabu (9/10).

Aturan tersebut, lanjut dia, berisi poin-poin terkait peredaran tembakau alternatif di Indonesia. Salah satunya terkait batasan umur dalam penggunaan produk tembakau alternatif.

Baca: Siapa Gadis Berhijab yang Bikin Shawn Mendes Kesengsem Saat Gelar Konser di Bogor? Ini Dia Sosoknya

Baca: Ayah Ammar Zoni Sebut Wajah Kedua Cucu Kembarnya Cantik

Baca: Panduan Lengkap Wisata Halloween Horror Nights 2019 di Singapura

"Batasan umur diperketat, perlindungan konsumen," ungkapnya dia.

Sejauh ini, pelaku usaha masih dengan kesadaran sendiri menerapkan batasan umur bagi konsumennya. "Beberapa seller, kita punya ethic kalau kita menjual ke orang dengan informasi yang tidak benar ini barang bakal rusak namanya. dan pasar akan jatuh," ujar dia.

"Vape bukan untuk orang dewasa yang belum mulai mau merokok. Itu yang harus berulang ulang kita sampaikan ke masyarakat. Bukan untuk memulai (merokok)," imbuhnya.

Selain itu, dengan adanya regulasi, proses edukasi kepada masyarakat dapat dijalankan. Aturan tersebut juga perlu menunjuk sebuah lembaga yang melakukan riset khusus terkait tembakau alternatif sehingga dapat diketahui dengan jelas dampaknya pada konsumen.

"Kemudian informasi. Harus ada nanti dalam aturan tersebut, pihak yang mengeluarkan informasi yang sahih. Kalau di Inggris Public Health of England itu. Tapi di Indonesia ini harus ada. Oke BPOM, tapi harus berdasarkan riset ya. Jangan dia bikin survey, atau berdasarkan laporan," katanya.

Sementara Produksi Liquid Vape, Eko HC mengatakan vape atau rokok elektrik merupakan potensi industri 4.0 yang sangat menarik dan memiliki proyeksi yang besar. Namun, memang perlu adanya rancangan aturan atau regulasi yang mendukung untuk melegakan industri tersebut.

“Prinsipnya kita mau selamatkan masyarakat dan ada industri yang bisa menopang perekonomian negara,” kata Eko.

Menurut dia, pembuatan liquid vape ini terus mengalami peningkatan yang sangat luar biasa meskipun home industri. Misal, para peracik liquid yang memulai dari 100 botol berkembang terus menjadi hingga 10.000 dan seterusnya.

“Ini luar biasa peningkatannya bagi perekonomian negara sehingga perlu disupport, karena pertumbuhannya terlihat sekali signifikan dan sangat cepat,” jelas dia.

Kemudian, Eko mengatakan ketika industri ini mendapatkan lampu hijau dari bea cukai justru malah meningkat luar biasa. Memang, industri ini belum legal tapi setidaknya peredarannya sudah diizinkan oleh bea cukai sehingga market muncul.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved