Kementerian BUMN Dukung Menkeu Laporkan Kasus Jiwasraya ke KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan telah mengindikasi adanya tindakan kriminal dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta aparat penegak hukum melakukan penanganan masalah ini mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK.

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mendukung Kemenkeu membawa kasus ini ke jalur hukum. Terlebih, Kemenkeu mengambil keputusan tersebut melalui kajian yang matang.

Baca: Jokowi: Persoalan Jiwasraya Sudah Sejak 10 Tahun Lalu

Baca: Sederet Fakta Penyelundupan Mobil Mewah yang Berpotensi Rugikan Negara Rp 647,5 Miliar

“Kami mendukung dong. Berarti teman-teman Kemenkeu sudah teliti makanya [laporan] masuk ke KPK,” kata Arya, Selasa (17/12).

Untuk saat ini, Kementerian BUMN tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan pembayaran klaim nasabah.

Sementara itu, Komisi VI DPR meminta penyelesaian masalah Jiwasraya lewat penegakan hukum yang telah dijalankan mulai dengan melakukan pencekalan terhadap direksi Jiwasraya periode 2013-2018 hingga ada kejelasan. Karena ada dugaan korupsi atau fraud yang terjadi pada manajemen lama.

Kejaksaan Agung turut menanggapi permintaan Komisi VI DPR terkait penegakan hukum serta pencekalan manajemen lama Jiwasraya. Kapuspenkum Kejagung Mukri menyatakan pihaknya masih menimbang urgensi pencekalan jajaran direksi lama Jiwasraya.

“Kalau soal pencekalan tersebut, nanti kami melihat dulu urgensinya setelah berjalan [penyidikan],” pungkasnya.

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Kementerian BUMN dukung Sri Mulyani laporkan kasus Jiwasraya ke KPK