Virus Corona

Hadapi Wabah Corona, Pemerintah Diminta Ajukan Revisi APBN 2020

revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor

Hadapi Wabah Corona, Pemerintah Diminta Ajukan Revisi APBN 2020
freepik
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua DPR Rachmat Gobel menyatakan dirinya bersama Ketua DPR dan seluruh wakil Ketua DPR, ia akan membantu pemerintah menemukan cara tercepat menangani dan menghentikan merebaknya pandemi yang lebih luas dan lebih besar lagi.

Apakah itu dalam bentuk percepatan pembahasan di sektor anggaran, pencairan, maupun menemukan terobosan memutus hambatan yang akan memperlambat proses penanganan Covid-19.

Selain itu, sebagai anggota Komisi XI, ia akan terus mengawal langkah yang akan diambil dalam kepentingan penanganan masalah ini.

Baca: MUI Diminta Wapres Ma’ruf Amin Keluarkan 2 Fatwa Terkait Pandemi Covid-19

Baca: Cegah Covid-19, PT KAI Akan Beri Refund 100 Persen untuk Pembatalan Tiket

“Saya akan memprioritaskan fungsi pengawasan sebagai anggota dan pimpinan dewan untuk menjaga kebijakan pemerintah dalam menangani wabah corona ini, termasuk tentunya pemberian penghargaan dan insentif yang layak kepada seluruh tim medis yang telah berjibaku,” ujar dia dalam keterangannya, Senin (23/3).

Rachmat mengatakan, untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya, ia meminta agar pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020.

“Sejumlah target atau asumsi penyusunan APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya yang besar untuk penanganan wabah Convid-19. Oleh karena itu, perubahan atau revisi terhadap APBN 2020 harus dilakukan, dan ini harus dilakukan sesegera mungkin. DPR tentu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah,” kata Rachmat Gobel.

APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun. Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp 307,2 triliun. Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3%, inflasi 3,1%, dan nilai tukar rupiah Rp 14.000 per dollar AS.

“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.

“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyarakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.

Baca: Ekspor Perikanan ke Sejumlah Negara Naik di Tengah Pandemi Covid-19

Halaman
12
Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved