Virus Corona

Pemerintah Perlu Pangkas Gaji dan Tunjangan Pejabat untuk Tambah Anggaran Corona

Ekonom menilai Pemerintahan Jokowi belum berani menerapkan kebijakan menyelamatkan perekonomian dari ancaman wabah virus corona.

Pemerintah Perlu Pangkas Gaji dan Tunjangan Pejabat untuk Tambah Anggaran Corona
istimewa
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah negara telah mengalokasikan anggaran fantastis untuk menangani dampak ekonomi yang disebabkan mewabahnya virus corona (Covid-19).

Meniru yang telah dilakukan negara lain, ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah yang sama bisa diikuti pemerintah Indonesia dengan memberikan insentif dalam bentuk universal basic income untuk mendukung para pelaku usaha yang terdampak corona.

"Memang harus dilakukan (proteksi), bentuknya universal basic income, agar pekerja tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, bentuknya bisa cash transfer," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Senin (23/3/2020).

Dia menilai Pemerintahan Jokowi belum berani menerapkan kebijakan menyelamatkan perekonomian dari ancaman wabah virus corona.

Bhima pun menyarankan agar pemerintah berani melakukan pemangkasan terhadap gaji dan tunjangan para pejabat negara.

Baca: Fraksi Demokrat Juga Tolak Rapid Test untuk Anggota DPR: Dahulukan Rakyat!

"Terkait anggaran saya usulkan yang sedikit radikal. Satu hal yang kurang di Indonesia adalah langkah pejabat, menteri, direksi komisaris BUMN potong uang gaji tunjangan di saat negara dalam krisis anggaran," jelas Bhima.

Baca: UPDATE Kasus Corona di Indonesia: Naik Jadi 579 Kasus, 49 Meninggal, 30 Sembuh

Ia menegaskan bahwa dalam penanganan corona ini, masyarakat dan para investor akan percaya kepada pemerintah jika tunjangan dan gaji para pejabat negara ini bisa dipangkas hingga 50 persen untuk menambah anggaran penanganan corona.

Baca: Hati-hati, Klorokuin Itu Obat Penyembuhan, Bukan untuk Pencegahan Corona

"Kalau saja 30-40 persen gaji dan tunjangan dipotong, belanja pegawai dikurangi untuk eselon atas, dan 50-60 persen gaji direksi dan komisaris BUMN (dikurangi), pasti akan ada trust dari masyarakat dan investor bahwa pemerintah memang serius menangani virus corona bersama-sama," kata Bhima.

Perlu diketahui, banyak negara kaya di dunia berani menggelontorkan anggaran sebesar triliunan dolar AS untuk menangani dampak ekonomi dari corona yang kini telah mendorong ekonomi global ke arah resesi.

Inggris saat ini telah menyiapkan paket stimulus senilai USD 400 miliar atau setara Rp 6.200 triliun.

Sementara Amerika Serikat (AS) mengajukan paket stimulus sebesar USD 1 triliun, meskipun paket ini baru saja terganjal 'restu' Senat AS karena dinilai tidak merepresentasikan dukungan ekonomi terhadap kaum buruh.

Lalu Prancis, negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini menganggarkan USD 50 miliar untuk menyelamatkan perekonomian negaranya dari jurang kehancuran akibat corona.

Kemudian pemerintah Turki telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai 100 miliar Lira Turki atau setara USD 15,4 miliar dan jika dirupiahkan mencapai Rp 250 triliun.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved