Pemerintah Disarankan Alihkan Anggaran Kartu Prakerja untuk Subsidi Internet

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah tidak melanjutkan pembukaan gelombang kedua pendaftaran peserta program Kartu Prakerja dan mengalihkannya untuk subsidi internet bagi masyarakat.

Hal itu menurutnya, karena pelatihan online pada program Kartu Prakerja hanya akan menghabiskan anggaran, namun tidak tepat sasaran.

Baca: Belva Mundur Sebagai Stafsus, Ekonom: Bukan Akhir Polemik Kartu Prakerja

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua," ujar Bhima, Rabu (22/4/2020).

Ia menilai anggaran yang dialokasikan untuk program Kartu Prakerja ini sebaiknya dialihkan pada langkah yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak virus corona (Covid-19).

"(Pemerintah diharapkan) mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid-19," jelas Bhima.

Bhima kemudian menambahkan bahwa pelatihan secara online yang ditawarkan pemerintah kepada peserta program Kartu Prakerja melalui 8 mitra, bukan merupakan solusi efektif saat pandemi corona.

Karena yang membutuhkan bantuan saat ini adalah masyarakat luas.

Masyarakat, kata dia, saat ini lebih membutuhkan bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga pemberian subsidi internet selama beberapa bulan.

Karena masyarakat bisa belajar sendiri melalui beragam konten pelatihan yang disiarkan melalui platform gratis dan hanya menggunakan akses internet saja.

"Dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya," kata Bhima.