Di Tengah Pandemi Corona, Masih Banyak Tawaran Fintech dan Investasi Tak Berizin

Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat berhati-hati terhadap banyaknya penawaran pinjaman dari fintech lending tidak berizin.

KONTAN/MURADI
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat berhati-hati terhadap banyaknya penawaran pinjaman dari fintech lending tidak berizin.

Selain itu, juga penawaran investasi ilegal yang marak muncul memanfaatkan kondisi ekonomi yang sedang melemah akibat dampak penyebaran pandemi corona atau Covid-19.

“Saat ini masih marak penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Baca: Kuartal I 2020, Pertamina EP Raup Laba 169 Juta Dolar AS

Baca: BukuKas, Kunci Penting Pelaku UMKM Dalam Manajemen Keuangan

Menurut Tongam, penawaran pinjaman dari fintech lending yang tidak berizin sangat merugikan bagi masyarakat, karena mengenakan bunga yang sangat tinggi.

Kemudian, ia menyampaikan, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka juga akan meminta akses semua data kontak di handphone.

“Ini sangat berbahaya karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Sementara saat masa pandemi Covid-19 ini pada April, Satgas menemukan 81 fintech peer to peer lending ilegal, sehingga total yang telah ditangani sejak 2018 hingga April 2020 sebanyak 2.486 entitas.

Tongam meminta agar masyarakat yang memanfaatkan pinjaman fintech lending menggunakan dananya untuk kepentingan yang produktif dan bertanggungjawab.

Selanjutnya pada April ini, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 18 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

"Modus penawaran investasi 18 perusahaan ini sangat merugikan karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu, banyak juga kegiatan yang menduplikasi laman entitas yang memiliki izin, sehingga seolah-olah laman tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin," pungkasnya.

Adapun dari 18 entitas tersebut di antaranya 12 penawaran investasi uang tanpa izin, 2 multi level marketing tanpa izin, 1 perdagangan forex tanpa izin, 1 cryptocurrency atau crypto asset tanpa izin, 1 kegiatan undian berhadiah tanpa izin, dan 1 Investasi emas tanpa izin.

Berita Populer
Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved