Breaking News:

Komisi XI DPR: PP Pemulihan Ekonomi Nasional Banyak Mudharatnya, Batalkan Saja!

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tersebut, bank peserta atau bank jangkar merupakan bank yang termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar.

dok. dpr ri
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan meminta Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19, segera dibatalkan.

PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2020, dinilai memunculkan dikotomi antara bank peserta atau bank jangkar dengan bank pelaksana.

"Banyak mudharatnya dari manfaatnya, maka sebaiknya PP 23/2020 dibatalkan," tutur Heri Gunawan kepada wartawan, Jakarta, Senin (19/5/2020) malam.

Hergun, sapaan akrabnya, menjelaskan, dalam PP tersebut, bank peserta atau bank jangkar merupakan bank yang termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar.

Baca: Doni Monardo Tanggapi Maraknya Tagar #IndonesiaTerserah di Medsos, Begini Pesannya ke Tenaga Media

Bank peserta akan menerima penempatan dana pemerintah untuk memberi likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit, pembiayaan, atau memberikan tambahan kredit.

Baca: Lima Perusahaan Minyak Diduga Terlibat Kartel Harga BBM, KPPU Mengaku Kantongi Satu Alat Bukti

Sedangkan bank pelaksana, kata Hergun, bank yang akan menerima dana dari bank peserta yang kemudian memberikan restrukturisasi, pembiayaan atau memberikan tambahan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

"Pendeknya, pemerintah mengucurkan dana kepada bank peserta atau bank jangkar. Kemudian bank jangkar akan menyalurkan ke bank pelaksana," tutur Hergun.

Baca: Hikmah Pandemi Corona di Mata Natasha Rizky: Bisa 24 Jam Full Jalani Peran Istri dan Juga Ibu

Menurutnya, dikotomi antara bank peserta dengan bank pelaksana tidak perlu terjadi jika Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaksanakan perannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). 

"Menghadapi pandemi Covid-19 para pejabat KSSK (Menkeu, BI, OJK, LPS) seakan-akan lebih memilih melindungi tanganya. Fakta tersebut terungkap jelas dalam Perppu Nomor 1/2020, di mana dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa para pejabat KSSK tidak bisa dijerat oleh hukum," tutur Hergun.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved