Tanggapan Bahlil Setelah SPBU Swasta Adukan Kosongnya Stok BBM ke BKPM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pengaduan operator SPBU swasta kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perihal kosongnya stok BBM di jaringan SPBU mereka.

Para pengelola SPBU swasta seperti Shell, Vivo, BP-AKR dan Exxon melapor kepada BKPM ihwal keberlangsungan investasi mereka di Indonesia.

Mereka mengeluh tidak bisa memasarkan BBM karena tidak kunjung mendapatkan kuota impor BBM tambahan dari Kementerian ESDM tahun ini setelah kuota impor 2025 mereka habis.

"Emang ada, mohon maaf, ada masalah apa dengan investasi?" kata Bahlil ketika ditemui di JICC, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Bahlil mengatakan pihaknya menghargai investasi perusahaan ritel BBM di Indonesia. 

"Kami menghargai semua investasi yang ada, tapi juga swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kami tidak membiarkan semuanya," ujar Bahlil

Bahlil mengatakan pihaknya telah memberikan kuota impor 110 persen tahun ini.

Menurut Bahlil, SPBU swasta tidak bisa memiliki stok BBM bukan karena tidak diberikan izin kuota impornya, tetapi karena volume impor mereka sudah melebihi kuota yang diberikan.

"Kuota impor itu sudah kami berikan 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kami kasih. Bukan enggak kami kasih," ucap Bahlil. "110 persen itu kan harusnya sudah paten kali itu kan. Jadi, apanya investasi yang kami halangi?" sambungnya.

Para pengelola SPBU swasta melapor kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perihal tidak diberikannya kuota impor tamnbahan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan pihaknya sudah menerima pengaduan tersebut dan berkaitan dengan kelangsungan investasi mereka di Indonesia.

Baca juga: Penggugat Bahli Keluhkan Konsumsi BBM di Mobilnya Lebih Boros

"Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha swasta ini kepada kementerian kami keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka dengan adanya pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual," katanya dalam konferensi pers di kantor BKPM, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Rapat dihadiri perwakilan dari SPBU Shell, Vivo, BP-AKR, dan Exxon. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman juga hadir.

Todotua menegaskan, pemerintah tetap akan mengawal rencana investasi mereka di Indonesia berjalan lancar. 

Baca juga: Penggugat Siap Hentikan Proses Hukum Bila Pasokan BBM untuk SPBU Swasta Kembali Normal

Menurut dia, SPBU swasta sudah memiliki rencana investasi ke depannya di Indonesia yang diyakini akan memberikan dampak baik pada perekonomian Indonesia seperti penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya industri di sekitar mereka.